Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima Tidak Ingin Alutsista TNI "Dikanibal"

Kompas.com - 22/12/2014, 11:47 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia menyusun rencana strategis (renstra) tentang perbaikan dan perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Renstra tersebut dirancang agar tersedia anggaran untuk pemeliharaan alutsista pada waktu tertentu saat diperlukan.

"Pada satu kurun waktu tertentu, kita akan menghadapi perbaikan dan pemeliharaan. Kita tidak menyiapkan dana. Bisa-bisa dikanibal kanan-kiri. Ini tidak boleh terjadi," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dalam jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014).

Kanibal yang dimaksud adalah, "mencomot" onderdil atau suku cadang dari alutsista sejenis yang sudah dimiliki, hanya karena TNI tidak memiliki dana untuk melakukan perbaikan dan perawatan. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, saat ini TNI tengah gencar membeli alutsista dengan teknologi yang canggih dan harga yang mahal. Menurut dia, pembelian alutsista tersebut harus diimbangin dengan renstra tentang pemeliharaan dan perawatan. Dia memandang adanya renstra tersebut sangat dibutuhkan oleh TNI.

"Untuk itu, kita pikirkan dari awal agar satu renstra tersendiri dalam pemeliharaan dan perbaikan," kata Moeldoko.

TNI menggelar rapat pimpinan (rapim) TNI tahun 2015 di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin. Rapim TNI Tahun 2015 diikuti sejumlah 173 Perwira Tinggi TNI antara lain: 4 Pimpinan TNI, 48 Pejabat Mabes TNI, 49 TNI AD, 36 TNI AL, 22 TNI AU dan 14 Peninjau. Ada pun tema Rapim TNI TA 2015 adalah " Kita Wujudkan Prajurit TNI yang Profesional, Sejahtera dan Dicintai Rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com