LSI: Konstituen Partai KIH Setuju Golkar Islah

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik pendukung Partai Golkar menginginkan terjadinya islah dalam masalah internal partai berlambang pohon beringin tersebut. Tidak hanya itu, konstituen dari partai-partai anggota Koalisi Indonesia Hebat juga mendukung terjadinya proses islah pada partai anggota Koalisi Merah Putih tersebut.

Demikian hasil survei nasional Lingkaran Survei Indonesia (LSI) atas penyelesaian konflik internal Partai Golkar setelah keputusan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Rata-rata pemilih dari partai KIH, hanya di bawah 30 persen yang menginginkan penyelesaian konflik partai melalui pengadilan," ujar peneliti LSI, Adrian Sopa, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Adrian mengatakan, sebanyak 63, 64 persen konstituen PDI Perjuangan memilih opsi islah sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Golkar. Hanya 27,27 yang ingin melalui pengadilan. Sebanyak 9,09 persen konstituen PDI-P tidak menjawab.

Sebanyak 92,25 persen konstituen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menginginkan islah. Hanya 6,25 persen yang ingin melalui pengadilan. Adapun 1,05 persen konstituen tidak menjawab.

Untuk konstituen Partai Hanura, sebanyak 73,33 persen memilih islah. Hanya 13,33 persen yang memilih melalui pengadilan. Sisanya sebanyak 13,33 persen lain tidak menjawab. Adapun konstituen Partai Nasdem, 83,33 persen di antaranya memilih islah. Hanya 8,33 persen yang menginginkan melalui pengadilan. Sebanyak 8,33 persen tidak menjawab.

Sementara itu, untuk pemilih Partai Golkar sendiri, sebanyak 90,91 persen memilih islah. Hanya 9,09 persen yang menginginkan melalui pengadilan.

Menurut Adrian, hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar publik, baik pendukung Golkar maupun konstituen KIH, sama-sama menginginkan masalah Golkar melalui jalan damai.

LSI melakukan pengumpulan data survei atas 1.200 responden pada 16-17 Desember 2014. Penelitian menggunakan sistem quickpoll (smartphone LSI) dengan metode multistage random sampling. Tingkat kesalahan dalam penilitian sebesar lebih kurang 2,9 persen.

Hingga saat ini, masalah dualisme kepengurusan Partai Golkar belum juga menemui jalan keluar. Meskipun telah sama-sama menyatakan siap islah, kubu Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono masih memiliki beda penafsiran mengenai mekanisme penyelesaian masalah.