Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djan Faridz Pastikan Mukernas Putuskan PPP Tetap di KMP

Kompas.com - 12/12/2014, 18:19 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz menyatakan, partainya sementara ini memutuskan belum akan meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP). Hal itu diungkapkan Djan Faridz merujuk pada keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang digelar di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Ia menjelaskan, mukernas merekomendasikan pada DPP PPP untuk menjalankan visi kebangsaan dan pembangunan yang stabil serta demokratis. Dengan alasan itu, PPP tetap akan mempertahankan diri sebagai partai penyeru kebaikan dari dalam barisan partai di KMP.

"Sekarang, sementara kita masih di KMP. Kita akan jadi kekuatan penyeimbang. Artinya, segala yang baik kita dorong, dan dukung, sementara yang keliru akan kita cegah, dan kita kritisi," kata Djan Faridz, di lokasi Mukernas PPP.

Ia menegaskan, PPP hanya akan memilih kubu koalisi yang dianggap memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurut Djan Faridz, PPP tidak mementingkan kursi atau jabatan strategis selama masih diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi publik.

"Penyeimbang itu pendirian. Belok kanan, kiri, lurus, atau di tengah-tengah juga pendirian. Kita menganut mana yang baik dan mencegah mana yang buruk," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PPP Dimyati Natakusumah mengungkapkan adanya usulan agar PPP pindah dari KMP ke KIH. Tidak diakomodasinya PPP mendapatkan kursi pimpinan DPR/MPR menjadi salah satu pemicunya. (Baca: Sekjen PPP Merasa Tak Ada Manfaat di KMP, Bisa Jadi Lebih Baik di KIH)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com