Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penilaian KIP, Partai Gerindra Paling Terbuka kepada Publik

Kompas.com - 12/12/2014, 17:40 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dinilai sebagai partai politik yang paling terbuka kepada publik menurut hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada Jumat (12/12/2014), perwakilan Gerindra menerima penghargaan yang diberikan melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta.

"Untuk kategori parpol, karena hanya empat yang mengirimkan kuesioner penilaian mandiri, maka tentu hanya empat yang dinilai. Ranking empat Partai Amanat Nasional dengan skor 16, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa dengan skor 22, Partai Keadilan Sejahtera dengan skor 31, dan yang pertama Gerindra dengan skor 57," kata Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono.

Penilaian ini hanya dilakukan terhadap badan publik yang mengisi dan mengembalikan kuesioner yang diberikan KIP. Dari 12 partai politik, menurut Abdulhamid, hanya empat parpol yang mengembalikan kuesioner kepada KIP.

Kuesioner ini merupakan penilaian mandiri (self assesment questioner) yang kemudian akan dinilai tim KIP melalui pemeriksaan dan pembuktian terhadap data serta informasi yang ada di website masing-masing badan publik.

Selanjutnya, tim KIP akan turun lapangan mengunjungi langsung badan–badan publik yang hasil kuesionernya dianggap cukup untuk masuk dalam peringkat 10 terbaik. Dalam proses ini, tim KIP melakukan wawancara, pembuktian langsung dokumen atau informasi dalam berbagai format berdasarkan keterangan yang diisi dalam kuesioner.

"Sebagaimana badan publik lainnya, keempat partai politik tersebut juga harus melalui dua tahapan penilaian, yakni penilaian mandiri dan verifikasi website serta visitasi," kata Abdulhamid.

Selain partai politik, KIP melakukan penilaian terhadap kementerian, badan/lembaga pemerintahan, pemerintah provinsi, BUMN, dan perguruan tinggi negeri. Kategori tiga besar kementerian yang dinilai paling terbuka adalah Kementerian Keuangan, disusul Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, kategori badan publik tiga besar berturut-turut adalah Arsip Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Kategori pemerintahan provinsi diraih Pemprov Nusa Tenggara Barat di peringkat pertama, disusul Pemrov Aceh serta Pemprov Kaltim. Kategori BUMN dimenangkan PT Bio Farma disusul PT PLN, dan PT Taspen.

Selanjutnya, tiga besar kategori universitas berturut-turut adalah Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, dan Institut Pertanian Bogor. Penilaian ini dilakukan tim KIP sejak 27 Oktober 2014 hingga 4 Desember 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com