Nurul Arifin: Golkar Dukung Perppu Pilkada, tetapi Perjuangkan Rekomendasi Munas Bali

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, Partai Golkar akan memperjuangkan dua opsi dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau Perppu Pilkada. Golkar, kata Nurul, memang mendukung Perppu Pilkada berdasarkan kesepakatan dengan Koalisi Merah Putih dan Demokrat. Akan tetapi, Nurul mengatakan, Golkar tak bisa mengabaikan usulan para kader dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali yang menolak perppu tersebut.

"Golkar terikat dalam nota kesepahaman KMP (Koalisi Merah Putih) untuk mendukung Perppu (Pilkada) tetapi rekomendasi Munas juga kita perjuangkan," ujar Nurul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Menurut dia, dua opsi yang bertolak belakang itu bukan bentuk inkonsistensi Aburizal Bakrie sebagai ketua umum terpilih dalam Munas Bali. Nurul mengatakan, keputusan menolak Perppu Pilkada dalam Munas IX di Bali bukan keinginan personal Aburizal. Penolakan itu, kata dia, hanya sebatas rekomendasi dari 547 DPD I dan II yang ditampung oleh pengurus.

"Yang muncul dari floor, kita tidak bisa menolak. Kalau dibacakan dalam pandangan umum, artinya menerima dan akan diperjuangkan," kata Nurul.

"Namun, dalam komitmen dengan KMP tetap kita pegang," lanjut dia.

Nurul mengatakan, diterima atau tidaknya perppu tersebut akan ditentukan dalam sidang paripurna yang dilakukan setelah masa reses.

"Kita jalankan mandatnya sesuai rekomendasi. Kalaupun Perppu (Pilkada) disahkan, tidak masalah. Kami sudah perjuangkan rekomendasi di Munas," ujar Nurul.

Sebelumnya, melalui akun Twitter-nya, @aburizalbakrie, Selasa (9/12/2014) malam, Aburizal menjelaskan kronologi mengenai alasan Partai Golkar versi Munas Bali berubah sikap mendukung Perppu Pilkada. Aburizal mengatakan, usulan untuk menolak perppu datang dari 547 pemilik hak suara pada Munas Bali dan 1.300 peninjau.

Pilkada melalui DPRD, kata Aburizal, juga sesuai dengan idealisme Golkar dan KMP yang memperjuangkan prinsip Pancasila. Namun, lanjut dia, Partai Golkar melihat ada desakan luas dari masyarakat yang menginginkan pilkada langsung, yang merupakan substansi dari hadirnya Perppu Pilkada yang dikeluarkan Presiden SBY.

Desakan masyarakat dan kesepakatan bersama itulah yang menjadi alasan Partai Golkar mengubah sikapnya terkait Perppu Pilkada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.