Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khofifah Ingatkan Pejabat Tak "Ngentit" Dana Bansos

Kompas.com - 09/12/2014, 14:06 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka memperingati hari anti korupsi, Kementerian Sosial RI mengadakan Workshop Anti Korupsi bagi seluruh pejabat dan staf Kementerian Sosial. Dalam pidato pembukaan, Khofifah mengingatkan para pejabatnya agar tidak sampai terlibat praktek korupsi.

"Ngentit duit anak yatim dosanya berlipat, hati-hati doanya fakir miskin. Komandan bansos, ini diingatkan hanya untuk fakir miskin dan anak yatim," ujar Khofifah, dalam Workshop Anti Korupsi, di Gedung Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).

Menurut Khofifah, Kemensos yang ditugaskan pemerintah sebagai pelaksana program bantuan sosial, sebaiknya mampu bekerja dengan baik dalam menyalurkan bantuan, khusunya bagi sasaran utama, yaitu warga kurang mampu. Khofifah mengatakan, saat ini Indonesia masih berada di peringkat 105 dari 170 negara dengan tingkat korupsi paling tinggi.

Atas kondisi tersebut, menurut Khofifah, Kemensos harus menjadikan hari anti korupsi sebagai penguatan untuk menjaga, mengawal dan mengajak khalayak internal dan eksternal, untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan sebagai mandat. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial, Karun, mengatakan, kegiatan workshop ini diharapkan dapat mengawal reformasi birokrasi, untuk memperkuat tata kelola yang bersih dalam kementerian.

"Memperkuat kinerja aparatur, meningkatnya pemahaman aparatur terhadap pencegahan, integritas, dan komitmen dalam tata kelola yang bersih dan berwibawa," kata Karun.

Dalam acara ini, dilakukan penandatanganan pakta integritas anti korupsi oleh pejabat eselon I Kementerian Sosial. Peringatan hari anti korupsi tersebut juga dihadiri perwakilan dari KPK dan Ketua PPATK Muhammad Yusuf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com