Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditawarkan Jabatan di Golkar Versi Agung Laksono, Ini Tanggapan JK

Kompas.com - 08/12/2014, 16:44 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum mendapatkan tawaran secara langsung untuk menjadi ketua dewan pertimbangan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Partai Golkar yang berlangsung di Jakarta. Menurut Kalla, wacana pengusulan dirinya sebagai ketua dewan pertimbangan itu perlu dipertimbangkan dari segala aspek. Terlebih lagi, Kalla dan Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk lepas dari jabatan politik ketika menjabat presiden dan wakil presiden.

"Tentu semuanya harus dipertimbangkan dari segala aspek, khususnya saya dengan Pak Jokowi sudah punya keputusan untuk tidak aktif di jabatan politik, termasuk para menteri. Menteri-menteri semua keluar dari partai, nonaktif dari partai," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (12/8/2014).

Kendati demikian, Kalla merasa bersyukur karena masih dihargai teman-temannya di Golkar. Usulan menjadikan Kalla sebagai ketua dewan pertimbangan muncul dalam Munas Golkar versi Presidium Penyelamat Partai Golkar yang berlangsung di Ancol, Jakarta. Menurut Ketua Partai Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, JK juga diundang hadir.

Tidak hanya itu, bahkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Priyo Budi Santoso, sempat mengatakan bahwa Munas IX Golkar versi Presidium Penyelamat Partai Golkar itu telah mendapat dukungan Jusuf Kalla, yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar. Bersama Agung Laksono dan Agus Gumiwang, Priyo mengaku sudah menemui JK untuk meminta pandangan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Munas di Ancol merupakan bentuk perlawanan sejumlah kader Golkar yang berseberangan dengan Aburizal Bakrie, yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum dalam Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali. Dalam acara Munas IX di Bali, terbit keputusan pemecatan belasan kader Golkar, termasuk Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, dan Yorrys Raweyai.

Mereka dianggap melawan keputusan partai dengan membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar yang tidak diakui oleh kubu Aburizal. Setelah terpilih sebagai ketua umum dalam Munas IX versi Jakarta, Agung Laksono bahkan menyatakan bahwa partainya tak ingin lagi bergabung dalam Koalisi Merah Putih, yang selama ini memang memosisikan diri sebagai oposisi bagi pemerintahan Jokowi-JK. (Jadi Ketum, Agung Laksono Nyatakan Golkar Tak Ingin Lagi di Koalisi Merah Putih)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Nasional
Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Nasional
Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com