Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Munas Golkar: Bubarkan KMP dan KIH!

Kompas.com - 07/12/2014, 21:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Persoalan koalisi menjadi topik yang dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Hotel Mercure, Jakarta, Minggu (7/12/2014). Dari pembahasan di tingkat komisi, Munas IX Golkar memutuskan untuk membubarkan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Membubarkan keberadaan KMP dan KIH yang membelenggu anggota DPR dan kedaulatan fraksi," ujar Yani Iksas, perwakilan Komisi C Munas IX Partai Golkar.  

Meski menyatakan KMP dan KIH tak perlu ada, Munas IX Partai Golkar juga memutuskan akan mendukung pemerintahan sah saat ini yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Keputusan ini kemudian diketuk oleh Ketua Steering Committee Munas IX Partai Golkar, Ibnu Munzir setelah disepakati semua peserta.

Adapun, berikut isi keputusan lengkap sidang komisi C Munas IX Partai Golkar:

1. Partai Golkar menegaskan kembali sebagai partai politik terbuka menjunung kemajemukan dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila.
2. Memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung. 
3. Membubarkan keberadaan KMP dan KIH yang membelenggu anggota DPR dan kedaulatan fraksi.
4. Partai Golkar mendukung pemerintahan hasil pemilu 2014.
5. Partai mendukung pemberantasan korupsi dengan tegas. Maka mendukung kpk dan kejaksaan yang profesional dalam penegakan hukum.
6. Partai Golkar menyambut baik keikutsertaan dalam G20.
7. Mendukung peningkatan alutsista TNI oleh industri dalan negeri.
8. Mengutuk segala bentuk aksi terorisme.
9. Mendesak pemerintah hadir di dalam problem sosial dan masalah lingkungan dengan sanksi hukum yang tegas kepada siapa pun.
10. Meminta pemerintah untuk membatasi penguasaan lahan produktif oleh pribadi dengan amandemen berbagai UU.
11. Mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi secara terus menerus.
12. Menetapkan bakal capres melalui konvensi anggota Partai Golkar seluruh Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com