Demokrat: Jika KIH Konsisten, Perppu Pilkada Langsung Akan Diterima DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR Didik Mukrianto mengatakan, jika melihat hitungan politik, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada pasti disetujui DPR. Namun, hal itu bisa terjadi jika semua fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat tetap konsisten mendukung pilkada langsung.

"Secara matematis, sikap Demokrat jelas, kalau KIH masih sama seperti awal mendukung pilkada langsung. Saya kira sudah tidak ada masalah," ujar Didik, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Menurut Didik, saat ini Demokrat hanya memperjuangkan aspirasi rakyat yang ingin pilkada secara langsung.

"Konteksnya sikap politik kita sama. Bukan berarti Demokrat ikut KIH. Standing-nya jelas, kita untuk rakyat," ucap Didik.

Untuk meloloskan Perppu Pilkada tersebut, lanjut Didik, Demokrat akan terus melakukan lobi-lobi dengan kubu Koalisi Merah Putih.

Menurut dia, apa pun masih bisa terjadi mengingat waktu pembahasan tentang Perppu Pilkada masih panjang. Perppu itu sendiri akan dibahas oleh DPR setelah masa reses pada Januari 2015.

Perppu Pilkada dikeluarkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat. (Baca: Ini Isi Perppu Pilkada yang Dikeluarkan Presiden SBY)

SBY sempat membeberkan fakta di balik bergabungnya Demokrat ke KMP saat pemilihan pimpinan parlemen. SBY mengungkap, ada perjanjian dengan KMP terkait Perppu Pilkada. (Baca: SBY Beberkan Perjanjian dengan Koalisi Merah Putih soal Perppu Pilkada)

"Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR & MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia bersama2 di DPR & MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dgn Perbaikan yg akan saya terbitkan," ungkap SBY dalan akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, pada Senin (6/10/2014). (Baca: Demokrat Anggap Golkar Ingkar Janji soal Perppu Pilkada)

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie keukeuh agar kepala daerah dipilih lewat DPRD. Aburizal meminta Fraksi Partai Golkar di DPR menolak Perppu Pilkada. (Baca: Pilkada Langsung, "Korban" Pertama Setelah Aburizal Terpilih...)