DPD Golkar Sulsel Anggap Tak Ada Masalah dalam Pertanggungjawaban Aburizal

"Kemarin kami sudah mendengarkan LPJ dari ARB (Aburizal) dari capaian target politik hingga konsolidasi, kami dari Sulsel menganggap tidak ada yang personal. Kami lihat tidak ada persoalan dari LPJ itu," ujar Syahrul, Selasa (2/12/2014), di Jakarta.

Gubernur Sulawesi Selatan itu menyebutkan, laporan pertanggungjawaban atas kepemimpinan Aburizal selama lima tahun memang tidak sepenuhnya sempurna. Namun, ia menilai kegagalan itu tidak seharusnya ditanggung oleh Aburizal seorang diri, tetapi secara kolektif bersama pengurus lain.

Saat ditanya soal rekaman suara yang diduga arahan Nurdin Halid untuk memenangkan Aburizal, Syahrul tidak mau menjawabnya. Menurut dia, DPD Golkar Sulawesi Selatan tidak pernah menyinggung hal tersebut. "Yang pasti, Sulsel tidak ada (dalam pertemuan dengan Nurdin) di situ," kata Syahrul.

Ia tidak ingin lagi mempersoalkan kinerja Aburizal selama lima tahun belakangan ini. Dia menyebutkan yang terpenting adalah konsolidasi PartaI Golkar dalam menyambut pemilu mendatang. "Sistem yang harus diperbaiki dan konsolidasi yang utama," ucap Syahrul.

Pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali diwarnai konflik di dalam tubuh partai berlambang pohon beringin itu. Setelah persoalan waktu dan tempat diperdebatkan oleh kelompok penentang Aburizal yang digalang Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, kini pelaksanaan Munas diwarnai perdebatan tentang bocornya rekaman suara yang diduga arahan dari Nurdin Halid untuk memuluskan langkah Aburizal Bakrie kembali menjadi ketua umum.

Kubu penentang Aburizal yang tergabung dalam Presidium Penyelamatan Partai Golkar menolak hadir dalam Munas itu. Mereka bersikeras akan melaksanakan Munas pada Januari 2015.