Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Akbar Tandjung, Pemilihan Ketum Golkar Bisa Ditunda

Kompas.com - 01/12/2014, 13:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis


BADUNG, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan, pemilihan ketua umum DPP Partai Golkar masih bisa ditunda jika ada kesepakatan antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Akbar mengaku akan terus berupaya untuk mewujudkannya.

Akbar menjelaskan, lobi akan terus diupayakan antara kedua pihak. Akbar telah meminta Priyo Budi Santoso untuk menyampaikan opsi tersebut kepada Agung. Adapun Akbar akan menyampaikan kepada Aburizal.

"Agenda terkait materi munas tidak akan berubah, kecuali kesepakatan antara Aburizal dan Agung Laksono mengenai waktu pemilihan ketua umum. Nanti untuk pemilihan ketua umum akan ditawarkan untuk ditunda kepada peserta munas," kata Akbar, di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Senin (1/12/2014).

Akbar berharap pertemuan antara Aburizal dan Agung dapat terlaksana dalam waktu dekat. Pasalnya, pelaksanaan Munas IX telah berjalan dan akan berakhir pada Rabu (3/12/2014).

"Kalau bisa hari ini, jangan terlalu jauh waktunya," ujar Akbar.

Secara terpisah, Aburizal menolak mengomentari niat Akbar mempertemukan dirinya dengan Agung untuk mencari kesepakatan. Menurut Aburizal, saat ini Munas IX telah berjalan dan tak ada lagi ruang untuk melakukan lobi dengan pihak yang menentang munas tersebut.

"No comment, enggak ada lagi sekarang tawaran itu," kata Aburizal.

Agung sebelumnya sudah tahu bahwa Akbar ingin menemuinya untuk menyelesaikan konflik. Namun, Agung menolak ajakan tersebut dan telah menutup pintu islah dengan kubu Aburizal. (Baca: Tak Mau Islah dengan Aburizal, Agung Laksono Tolak Bertemu Akbar Tandjung)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com