Jokowi Berpesan TKI di Mesir Hati-hati

Salah satu keluhan yang disampaikan para TKI di Mesir tersebut adalah tidak adanya perlindungan hukum terhadap TKI. "Keberadaan kami di sini tanpa perlindungan hukum di samping tak ada undang-undang di Mesir yang mengakui pekerja asing," kata perwakilan TKI Mesir.

Atas keluhan ini, Jokowi mengakui tidak adanya perlindungan hukum bagi TKI di Mesir. Pasalnya, Mesir bukan negara tujuan penempatan TKI, dan pemerintah tidak menjalin kontrak kerjasama dengan Mesir terkait TKI. Oleh karena itu, Jokowi hanya berpesan kepada TKI di Mesir untuk berhati-hati selama mengadu nasib di sana.

Ia pun meminta para TKI di Mesir tetap melaporkan kepada perwakilan pemerintah Indonesia di sana jika menemui masalah.

"Saya titip ya, hati-hati karena memang perlindungan hukum yang ada, tidak bisa kita berikan satu per satu karena memang ada masalah, dan kita berharap nantinya apabila ada masalah-satu satu dua tiga, segera disampaikan kepada kita agar bisa selesaikan masalah itu. Sekali lagi, di Mesir memang tanpa perlindungan hukum, kita titip hati-hati," ucap Jokowi.

Kepada Jokowi, salah seorang TKI di Mesir juga mengungkapkan banyaknya TKI ilegal di sana. Menurut data para TKI, ada 2000 lebih warga negara Indonesia yang kini bekerja di Mesir.

Sementara yang resmi tercatat, kata dia, hanya 860 orang. Perwakilan TKI di Mesir ini juga mengaku sebagai korban penipuan oknum-oknum di berbagai negara.

"Kami dijanjikan di daerah penempatan TKI, tapi kami dikirim dengan harga 4.000 hingga 5.000 dollar AS per orang untuk diperkerjakan di sektor rumah tangga. Keberadaan kami tanpa perlindungan hukum karena tidak ada kontrak kerja," tutur perwakilan TKI Mesir yang tidak menyebutkan namanya itu.

Para TKI pun meminta Jokowi untuk menindaktegas jaringan perdagangan orang. Presiden juga diminta meningkatkan sosialisasi di Indonesia mengenai prosedur pemberangkatan TKI yang benar.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid mengakui banyaknya TKI ilegal di Mesir. Mereka, kata Nusron, biasanya masuk ke Mesir dengan menggunakan visa turis, visa sekolah, liburan, umroh atau haji.

Terkait dengan perlindungan hukum ini, Nusron mengatakan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri. "Kita tidak ada hubungan diplomatik ke depan karena dia (Mesir) bukan daerah tujuan, kan repot, dia gak punya perjanjian kerja. Solusinya itu di Bu Menlu," ucap Nusron.