Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dituduh Angkuh di Malaysia, Menteri Kabinet Kerja Dukung Ketegasan Jokowi

Kompas.com - 28/11/2014, 20:31 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri-menteri Kabinet Kerja menyesali ada opini di media Malaysia yang menyebut Presiden Joko Widodo angkuh karena menerapkan kebijakan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Para menteri beranggapan Jokowi sedang menjaga kedaulatan bangsa sehingga tak layak disebut angkuh.

"Itu kan menyangkut kedaulatan, harga diri, dan kehormatan negara untuk mengamankan wilayah, mempertahankan sumber daya alamnya," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014).

Tjahjo menjelaskan, selama ini banyak kapal asing yang melintasi perairan Indonesia dan mencuri ikan secara ilegal. Ia bahkan menuding banyak dari kapal-kapal itu berbendera Malaysia.

"Kalau sampai ada negara sahabat yang mengomentari itu (Jokowi angkuh), dia harusnya bercermin. Toh kapal-kapal dia banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, mencuri ikan-ikan kita," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhi Purdijatno menyampaikan pendapat yang senada. Ia merasa Presiden Jokowi berhak mengambil tindakan tegas untuk mempertahankan kedaulatan RI. Menurut Tedjo, Jokowi sudah seharusnya mengambil sikap tegas pada kapal asing yang melintasi perairan Indonesia secara ilegal dan mencuri ikan. Ia mendukung kebijakan tersebut karena memiliki dasar hukum yang kuat.

"Presiden Jokowi bukan angkuh, tapi tegas. Mereka juga mengobok-obok kekayaan laut kita, kita harus tegas. Ini negara kita, jangan diatur orang asing," ucap Tedjo.

Warga Malaysia yang bekerja di salah satu media Malaysia menuliskan opininya untuk menyikapi kebijakan Presiden Jokowi yang akan menenggelamkan kapal asing yang melintasi perairan Indonesia tanpa izin dan mencuri ikan. Tulisan tersebut murni opini penulis dan bukan sikap resmi media tempatnya bekerja.

"Arahan itu menggambarkan Jokowi pemimpin yang sedikit angkuh dalam menguruskan isu antara negara. Ini seolah-olah memperlihatkan Jokowi memilih pendekatan konfrontasi, bertentangan dengan gambaran yang diberikan sebelum ini. Tetapi, tidak dinafikan sebahagian besar rakyat Indonesia berbudaya dan tata susila tinggi," demikian laporan yang berjudul "MAAF CAKAP, INILAH JOKOWI" yang diunggah Utusan Online.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com