Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wajah Kekerasan Parpol Tua

Kompas.com - 28/11/2014, 08:29 WIB


KOMPAS.com - Dua petugas keamanan berseragam loreng hijau berjaga-jaga di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (27/11) siang. Pengamanan makin berkurang dibandingkan ketika puncak perseteruan antara mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy. Kubu Romahurmuziy yang dianggap "mengudeta" dilarang memasuki kantor.

Di sudut Kota Jakarta Barat, tepatnya Kantor DPP Partai Golkar, pemandangannya mirip saat ada petugas keamanan berloreng kuning khas partai beringin. Mereka berjaga agar kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang dinilai memaksakan pelaksanaan Musyawarah Nasional IX di Bali tidak memasuki areal itu. Perseteruan elite partai yang penuh kepentingan, ambisi, dan kegagalan sang pemimpin mengelola konflik terbukti menghasilkan keresahan.

Selasa (25/11/2014) siang, di Kantor DPP Partai Golkar terjadi perkelahian antara dua kelompok yang sama-sama mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). AMPG didukung mantan Ketua Umum AMPG Yorrys Raweyai. Yorrys pun mengancam akan membakar mobil yang membawa massa AMPG tandingan. Sebelumnya, AMPG pendukung Yorrys ”memukul mundur” massa "AMPG" itu. AMPG pendukung Aburizal Bakrie pun kocar-kacir. Bahkan, mobil bertuliskan perusahaan sekuriti tertentu itu dievakuasi ke luar Kantor DPP Golkar.

"Partai politik yang tidak bisa menyelesaikan masalah internal hanya menghasilkan wajah kekerasan yang mencoreng demokrasi," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang.

Tak dapat dibayangkan. Dua partai tua itu mestinya menjadi contoh berdemokrasi. Kematangan Partai Golkar yang berdiri tahun 1964 semestinya bisa mengelola konflik internal dengan baik. Begitu pula PPP yang berdiri sejak 1973 justru menunjukkan perpecahan sengit.

"Saya sedih melihat kondisi ini (Golkar). Ada satpam yang dikasih baju AMPG. Kalau caranya tidak sehat, pasti ada hal-hal semacam ini (bentrokan). Bertahun-tahun saya jadi pengurus, baru kali ini terjadi ada massa selundupan dari orang-orang yang diseragami," kata Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso.

"Saya bisa memahami tindakan Yorrys. Dia dipecat justru karena menginginkan munas dipercepat, sedangkan kini justru kubu Aburizal Bakrie mempercepat munas," ujar Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari. (OSA TRIYATNA/HARYO DAMARDONO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com