Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Jokowi, Ini Alasan Eko "Patrio" Dukung Interpelasi

Kompas.com - 26/11/2014, 15:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Hendro Purnomo, mendukung digunakannya hak interpelasi terhadap Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga bahan bakar minyak. Ia pun ikut menandatangani draf interpelasi atas inisiatif pribadi.

"Wajar, itu kan hak kita dalam meminta keterangan. Presiden juga enggak mesti datang, bisa diwakili menterinya karena ini bukan soal pemakzulan," kata Eko, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Eko menuturkan, pemerintah harus menjelaskan alasan menaikkan harga BBM di tengah turunnya harga minyak mentah. Menurut Eko, seharusnya ada cara lain yang digunakan pemerintah untuk mempertahankan subsidi BBM.

Selain itu, kata Eko, DPR juga meminta pemerintah menjelaskan detail ke mana subsidi BBM itu dialihkan. Ia khawatir pengalihan subsidi BBM itu tidak tepat sasaran tanpa adanya pengawasan dari DPR.

Eko juga mengkritik kebijakan Presiden Jokowi yang menaikkan harga BBM sepulangnya dari luar negeri. Selain itu, Jokowi menaikkan BBM sebelum program unggulannya, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, berjalan optimal. Ia berharap penggunaan hak interpelasi ini tak dijadikan polemik karena tujuannya baik untuk menjaga fungsi pengawasan lembaga legislatif.

"Ini keputusan individu. Baru pulang dari luar negeri saja Pak Jokowi sudah naikkan harga BBM, gimana kalau pulang dari luar angkasa?" tuturnya.

Untuk diketahui, penggalangan dukungan digunakannya hak interpelasi sudah mulai bergulir di DPR. Sedikitnya, ada 200 anggota DPR yang mendukung digunakannya hak tersebut demi mendapat penjelasan dari Presiden Jokowi terkait alasan menaikkan harga BBM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com