Fahri: Kalau Takut, Enggak Usah Jadi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang meminta kepolisian tak mengeluarkan izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar mulai 30 November-3 Desember 2014 di Bali. Menurut Fahri, pemerintah tidak memiliki hak untuk melarang penyelenggaraan acara tersebut.

"Tidak ada lagi rezim memberikan izin. Adanya rezim pemberitahuan. Rezim (meminta izin) itu sudah kita tinggalkan sejak zaman Orde Baru," kata Fahri di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Meski demikian, Fahri tak ingin tergesa-gesa menyebut pernyataan Menko Polhukam itu sebagai bentuk intervensi terhadap Partai Golkar. Hanya saja, ia menyayangkan alasan pemerintah yang melarang Munas IX Partai Golkar digelar di Bali pada bulan ini karena mempertimbangkan faktor keamanan pada masa puncak datangnya wisatawan.

"Ya, kalau takut, enggak usah jadi pemerintah karena tugas mereka mengatur untuk tidak ada keributan. Nanti malah dituduh meruncing suasana. Serahkan itu pada mekanisme. Semua ada petugasnya," ujarnya.

Munas IX Partai Golkar sedianya dilangsungkan di Bali pada Minggu (30/11/2014). Namun, Munas yang sedianya sebagai ajang pertarungan kandidat calon ketua umum Golkar yang baru itu tercoreng akibat aksi kekerasan yang terjadi di "Rumah Beringin", kemarin. Dua kelompok massa yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar adu jotos di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat.

Adu jotos yang berpangkal pada rebutan kursi pimpinan partai itu berujung pada keluarnya pernyataan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno. Ia meminta aparat kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November.

"Larangan tersebut jelas menjadi preseden buruk bagi alam demokrasi kita saat ini. Kader Partai Golkar dan semua elemen masyarakat tentu takkan tinggal diam terhadap tindakan represif dan penyalahgunaan wewenang itu," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Tedjo memaparkan pertimbangan pemerintah yang meminta Partai Golkar untuk menunda pelaksanaan Munas IX di Bali. Pelaksanaan Munas dianggap bertepatan dengan puncak kunjungan wisatawan ke Bali. Jika terjadi kekacauan, hal itu akan mempertaruhkan citra Indonesia di dunia internasional.

"Kami khawatir akan ada travel warning. Indonesia jadi rugi kan? Saya minta pimpinan Golkar untuk menunda sampai sesuai dengan rencana bulan Januari 2015 di Jakarta. Itu saja sudah," kata Tedjo saat ditemui di kantornya, Selasa (25/11/2014) malam.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu juga meminta agar Golkar tetap menyelenggarakan munas di Jakarta pada pertengahan Januari 2015.