Aburizal: Polri Tak Punya Alasan untuk Batalkan Munas Golkar di Bali

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meyakini bahwa Musyawarah Nasional IX Partai Golkar akan tetap dilakukan pada 30 November 2014 di Bali. Ia mengatakan, upaya pembatalan pelaksanaan munas di Bali tidak akan terjadi.

"Mudah-mudahan tidak ada alasan bagi Polri (untuk menolak pelaksanaan munas)," ujar Aburizal di Bakrie Tower, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno meminta aparat kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014. Namun, Aburizal mengatakan, dalam pelaksanaan kegiatan tidak perlu ada izin dari pihak kepolisian, hanya sekadar pemberitahuan.

Lagi pula, kata Aburizal, kepolisian tidak menolak pemberitahuan mengenai pelaksanaan munas tersebut. "Dan saya sudah bicara dengan Kapolri, tidak ada alasan untuk melakukan satu pembatalan," kata Aburizal.

Selain dari Menko Polhukam, penolakan pelaksanaan Munas IX di Bali juga disampaikan politikus Partai Golkar, Yorrys Raweyai. Dia menyuarakan penolakan penyelenggaraan Munas IX digelar tahun ini atas nama tim penyelamatan Partai Golkar.

Yorrys mengklaim bahwa tim itu terdiri dari kader Golkar lintas generasi, pengurus harian, dan anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang dibentuk setelah adanya keputusan digelarnya munas pada tahun ini.

Menurut Yorrys, penyelenggaraan munas pada tahun ini tak sesuai dengan aturan partai. Sesuai amanat Munas VIII di Riau, Munas IX seharusnya diselenggarakan pada 2015. Keputusan itu diperkuat hasil pleno di DPP Golkar awal November 2014 yang memutuskan Munas IX Partai Golkar digelar pada Januari 2015.

Tidak hanya Yorrys, penolakan juga disampaikan kelompok yang tergabung dalam presidium penyelamat Partai Golkar yang dipimpin Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Bahkan Agung mengancam akan melakukan munas tandingan yang dilaksanakan di Jakarta, selambat-lambatnya pada Januari 2015 mendatang.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini kemudian menunjuk Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, dan Zainal Bintang sebagai anggota.

Tak hanya itu, Agung juga menetapkan Muladi sebagai Ketua Penyelenggara Munas IX, Ibnu Munzir sebagai Steering Committee Munas IX, dan Djasri Marin sebagai panitia pelaksana Munas IX.