Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Minta Pansel KPK Hadirkan Empat Calon yang Tak Lolos Seleksi

Kompas.com - 24/11/2014, 14:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI meminta agar Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan empat orang yang telah dinyatakan gugur dalam bursa calon pengganti Busyro Muqoddas. Komisi III menilai bahwa dua calon yang diserahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak cukup.

Pandangan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Ali Umri dan Wihadi Wiyanto Fraksi Gerindra pada rapat kerja antara Komisi III dengan Pansel KPK, Senin (24/11/2014). Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laolly juga diundang dalam rapat kerja ini. Namun, ia berhalangan hadir karena mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.

Wihadi mengatakan, salah satu dari calon yang diserahkan presiden saat itu adalah Busyro, yang akan mengakhiri jabatannya tahun ini. Ia menilai DPR seakan tidak memiliki pilihan lain untuk memilih calon lain yang dianggap lebih berpengalaman.

"Busyro sudah dari 2010, harusnya komisioner KPK tidak mengulang jabatan supaya tidak terjadi imunitas. Jadi ada keinginan supaya tidak memperpanjang dan lalu kita ditawarkan calon yang kedua," kata Wihadi.

Sementara itu, Uli mempertanyakan alasan Pansel Pimpinan KPK yang hanya menyisakan dua dari ratusan pendaftar pimpinan KPK. Ia juga meminta agar DPR periode saat ini dilibatkan dalam proses pemilihan itu.

"Ini dari ratusan calon, lalu dilempar ke DPR dua orang. Yang diinginkan adalah proses ini kita kembalikan ke enam calon itu supaya kita dilibatkan," ujarnya.

Ketua Pansel KPK Amir Syamsuddin yang hadir pada rapat itu menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pansel hanya dapat mengajukan calon maksimal dua kali lipat dari jumlah pimpinan yang dibutuhkan. Dengan demikian, pansel tidak dapat mengajukan empat nama lain yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos seleksi.

"Kenapa tidak enam-enamnya, karena jabatan yang dibutuhkan hanya satu," ujar mantan Menhuk dan HAM tersebut.

Amir menegaskan, pansel tidak memiliki wewenang mengubah aturan yang ada. Pansel tidak ingin ikut campur apabila dalam rapat pleno, Komisi III ingin kembali memanggil empat calon lainnya.

Saat ini ada dua orang yang dinyatakan lolos sebagai calon pimpinan KPK. Selain Busyro, Roby Arya Brata juga dinyatakan lolos seleksi dan diajukan presiden ke DPR. Empat calon yang dinyatakan tidak lolos adalah I Wayan Sudirta, Ahmad Taufik, Subagio, dan Jamin Ginting.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com