Asosiasi Gubernur Minta Presiden Kucurkan Rp 1 Triliun Per Provinsi

BOGOR, KOMPAS.com — Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) meminta Presiden Joko Widodo segera mengucurkan dana Rp 1 triliun untuk satu provinsi.

Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, dengan program Rp 1 triliun per provinsi tersebut, daerah-daerah bisa memperkuat pelaksanaan program yang menjadi prioritas Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kami berharap ketahanan pangan dengan menurunkan Rp 1 triliun dana bagi daerah-daerah agar bisa memperkuat apa yang telah Bapak Presiden jadikan prioritas-prioritas," kata Syahrul dalam pertemuan para gubernur dengan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Bogor, Senin (24/11/2014).

Hadir dalam pertemuan itu sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Di hadapan Presiden, Syahrul mengatakan bahwa para gubernur sudah menyampaikan kepada Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) memang harus ditarik. Subsidi BBM, lanjut dia, sedianya digantikan dengan program-program yang lebih bermanfaat untuk rakyat.

Syahrul juga menyampaikan bahwa para gubernur adalah wakil presiden di daerah. Gubernur adalah pejabat yang melekat kepada presiden dan menteri dalam negeri. Ia pun berharap gubernur diberikan kewenangan untuk bisa mengatur bupati atau wali kota lebih baik.

"Kami berharap pengendalian para bupati, wali kota, hanya bisa dilakukan kalau refungsionalisasi dan memberikan energi yang lebih besar. Kompetensi dan kewenangan para gubernur bisa dilakukan, diberikan, untuk mengatur lebih baik. Kami berharap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah ada mungkin bisa lebih dilanjutkan dalam rangka pengendalian-pengendalian yang ada," papar dia.

Di samping itu, Syahrul berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah bisa lebih baik. Ia juga berharap para menteri berkoordinasi terlebih dahulu dengan gubernur sebelum turun ke daerah. (Baca: Kepada Presiden, Para Gubernur Mengeluh Menteri "Blusukan" Tanpa Pemberitahuan)

"Terima kasih menteri-menteri sudah turun ke bawah, tetapi kami harap sebelum ke kabupaten, ada baiknya sampaikan kepada kami dulu supaya kami bisa mengatur lebih baik," kata Syahrul.