Agun: DPP Golkar Jangan Sembunyi di Balik Kata-kata Demokrasi, Tanpa Tekanan dan Ancaman

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan, ada sejumlah hal yang harus dilakukan DPP Partai Golkar untuk membuktikan kesungguhannya berlaku demokratis, tanpa tekanan dan ancaman terkait pemilihan ketua umum dalam musyawarah nasional mendatang.

"Jangan sembunyi di balik kata-kata demokrasi, tanpa tekanan dan ancaman. Kalau bersungguh-sungguh ingin demokratis, tanpa tekanan dan ancaman, hentikan gerakan menggunakan surat-surat dukungan DPD," ujar Agun melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (24/11/2014), seperti dikutip Antara.

Hal lainnya ialah DPP Partai Golkar harus menyepakati siapa pimpinan atau presidium Munas IX yang akan ditunjuk dari unsur DPP Partai Golkar sendiri.

Selain itu, tata cara pemilihan ketua umum (tatib) harus diputuskan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar serta laporan pertanggungjawaban ketua umum/DPP dan semua materi munas harus disahkan dalam rapat pleno Partai Golkar.

Terakhir, rapat pleno mempersiapkan munas harus dilakukan minimal dua kali. Agenda pertama, pembentukan panitia munas guna mempersiapkan materi. Kedua, mengesahkan semua rancangan materi.

"Rapat pleno (sore) hari ini fokus saja pada soal waktu dan tempat," ujar Agun yang juga merupakan inisiator Gerakan Regenerasi Kepemimpinan Partai Golkar. (Baca: Munas Golkar Digelar di Bali)

Pada Senin sore nanti, DPP Partai Golkar akan melakukan rapat pleno yang akan membahas pelaksanaan Munas IX. Rapat pleno ini akan berlangsung di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.