Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III: Kemenko Polhukam Harus Kaji Mendalam Penyebab Konflik TNI dan Polri

Kompas.com - 21/11/2014, 20:37 WIB

MEDAN, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan harus melakukan kajian mendalam untuk mengetahui akar masalah yang menyebabkan konflik antara TNI dan Polri yang belakangan ini terjadi. Menurut dia, kajian ini penting untuk menghilangkan potensi konflik yang menyebabkan peristiwa yang sama terulang kembali.

"Jajaran polhukam diminta melihat masalah itu secara jernih. Harus dilihat secara mendalam apa sebenarnya yang terjadi," kata Aziz, seusai pertemuan dengan jajaran Polda dan Kejati Sumut di Mapolda Sumut, Jumat

Sebagai wakil rakyat, lanjut Aziz, DPR prihatin terhadap konflik antara TNI dan Polri yang terjadi di sejumlah wilayah seperti Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Namun, Aziz meyakini peristiwa di berbagai daerah ini tidak berkaitan satu sama lain.

"Harus bisa dipecahkan secara komprehensif, tidak bisa secara parsial," kata politisi Partai Golkar itu.

Menurut Aziz, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan personel Polri. Selain itu, biaya operasional bagi kedua instansi.

"Diharapkan dalam APBN Perubahan 2015 sudah bisa direalisasikan," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah membina kualitas komunikasi antara TNI dan Polri. Namun, ia berharap pimpinan TNI dan Polri bisa memberikan keteladanan agar bawahan di dua institusi tersebut dapat meneladani atasannya.

"Jadi, siapa pun yang melakukan pelanggaran, harus dihukum seberat-beratnya agar tidak terulang," kata Ruhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com