Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: "Wong Cilik" Tidak Puas dengan Kinerja Jokowi

Kompas.com - 21/11/2014, 18:21 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ade Mulyana mengatakan, hasil survei LSI menunjukkan hanya sedikit "wong cilik" yang mengaku puas atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Padahal, kata Ade, banyak dari pendukung Jokowi saat Pemilu Presiden yang merupakan masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Terlebih lagi, Jokowi baru saja menetapkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sebesar Rp 2.000.

"Dari ketiga segmen ekonomi, para 'wong cilik' yang paling sedikit menyatakan puas atas kerja Jokowi. Wong cilik paling merasakan dampak kenaikan BBM," ujar Ade dalam rilis survei "Jokowi Pasca Naiknya BBM" di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Berdasarkan hasil survei LSI, sebanyak 39,60 persen responden di kalangan menengah ke bawah mengaku puas pada kinerja Jokowi. Sedangkan 48,52 persen lainnya mengaku tidak puas akan kinerja Jokowi dan sebesar 11, 88 persen responden tidak menjawab.

Sementara pada kalangan menengah, sebanyak 60 persen responden menyatakan puas atas kinerja Jokowi sejak dilantik sebagai presiden. Sedangkan sebesar 40 persen responden mengaku tidak puas.

Ade mengatakan, pada kalangan menengah ke atas, sebesar 48, 44 persen responden mengaku puas atas kinerja Jokowi dan sebesar 37,5 persen merasa tidak puas. Sementara responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 14, 06 persen.

Menurut Ade, hasil survei tersebut menyatakan bahwa Jokowi mulai ditinggalkan pendukungnya yang mayoritas berasal dari 'wong cilik' pasca kenaikan harga BBM.

"Mayoritas pendukung Jokowi justru 'wong cilik' ini. Ketika masyarakat pendukungnya tidak puas, ini 'warning' juga," kata Ade.

Survei ini dilakukan dalam pada 18-19 November 2014 menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9 persen. Jumlah responden yang terlibat dalam survei ini sebanyak 1.200 orang yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. LSI juga melengkapi surveinya dengan metode analisis media dan wawancara mendalam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com