Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Pemilihan Jaksa Agung Prasetyo Jadi Blunder Kedua Jokowi

Kompas.com - 20/11/2014, 19:41 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap pemilihan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung sebagai blunder kedua yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Dalam menjalankan pemerintahannya, Jokowi dinilai lebih tunduk kepada elite-elite partai dibandingkan pada aspirasi publik.

"Ini blunder Jokowi terhadap pos-pos strategis dalam agenda penegakan hukum, HAM, dan korupsi," ujar Koordinator Bidang Korupsi dan Politik ICW, Donal Fariz, dalam konferensi pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2014).

Jokowi dianggap telah melakukan blunder atau kesalahan pertama saat menunjuk politisi PDI-P, Yasonna Laoly, sebagai Menteri Hukum dan HAM. Kali ini, Jokowi dinilai kembali melakukan blunder saat menunjuk politisi Partai Nasdem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Menurut Donal, penempatan kader-kader parpol dalam jabatan strategis pemerintahan di sektor hukum menimbulkan pertanyaan terhadap keseriusan Jokowi dalam menegakkan kepastian hukum.

Penempatan HM Prasetyo disebut dapat memengaruhi independensi Kejaksaan Agung. Selain itu, kewenangan Kejaksaan Agung dapat tersandera dengan kepentingan parpol.

Sebagai konsekuensinya, sebut Donal, ICW menduga reformasi Kejaksaan Agung tidak akan berjalan sempurna. Karena jabatan strategis akan diisi oleh orang yang berasal dari parpol, dikhawatirkan penanganan kasus-kasus korupsi yang sebagian besar dilakukan kader-kader parpol menjadi terhenti.

"Alhasil, kita lihat pilihan Jokowi ini adalah Jaksa Agung dengan selera parpol, bukan upaya supaya Kejaksaan Agung lebih baik," kata Donal.

Meski menuai keraguan, pemerintah tetap yakin Prasetyo memiliki kapabilitas sebagai Jaksa Agung. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menganggap Prasetyo sebagai seorang profesional, memiliki loyalitas, kapabilitas, dan kredibilitas. Tedjo juga mengaku pemerintah tak mempermasalahkan latar belakang Prasetyo yang berasal dari partai politik. "Beliau kan juga mantan Jampidum juga. Jangan terlalu dikaitkan dengan politik, tidak begitu," kata dia.

Tedjo mengaku nama Prasetyo dipilih dari kandidat-kandidat lainnya yang sempat diajukan ke Jokowi. "Ada banyak, tetapi kan beliau ternyata milih yang itu, bisa dipercaya, lebih sreg. Kan yang pakai beliau. Kalau di matriks, ketemunya itu (Prasetyo)," ucap Tedjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com