Evaluasi Kritis Kunjungan Presiden

Oleh: Hikmahanto Juwana

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah kembali dari kunjungan ke tiga negara: Tiongkok, Myanmar, dan Australia. Kunjungan perdana ke luar negeri Presiden adalah dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) tiga forum multilateral, yaitu Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), ASEAN sekaligus KTT Asia Timur (East Asia Summit) dan G-20.

Keberhasilan

Ada banyak keberhasilan yang ditorehkan Presiden Jokowi. Keberhasilan pertama adalah Presiden Jokowi berkesempatan bertemu dan memperkenalkan diri kepada banyak kepala pemerintahan dan kepala negara mancanegara. Mereka antara lain Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Presiden Perancis Francois Hollande.

Ini penting karena dalam kesempatan tersebut Presiden dapat menjalin hubungan yang lebih dekat. Bahkan, Presiden telah mengajak mereka turut merealisasikan program-program pemerintah, khususnya terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur dan kemaritiman.

Meski demikian, kepala pemerintahan dan kepala negara mitra sebenarnya yang lebih memiliki kepentingan menemui Presiden Jokowi. Mereka menginginkan kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan mereka di bawah pemerintahan Jokowi tidak berubah seperti pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden juga berhasil mengajak para investor untuk meningkatkan investasi mereka ke Indonesia dengan janji untuk membenahi masalah perizinan, pembebasan lahan, dan kelambanan birokrasi.  Presiden menyampaikan hal itu dalam forum pelaku bisnis negara-negara APEC dalam APEC CEO Summit.

Presiden Jokowi juga berhasil untuk memastikan kepentingan Indonesia terakomodasi di KTT APEC. Presiden telah mendesak agar lima produk asal Indonesia, yaitu kelapa sawit, karet alam, kertas, rotan, dan produk perikanan dimasukkan dalam development goods.

Ini penting karena kerap kali lima produk tersebut dihambat untuk masuk atas nama persyaratan dengan alasan tidak ramah lingkungan dan persyaratan lain.

Di Forum KTT Asia Timur, Presiden menyampaikan visi pemerintah baru yang disebut sebagai Doktrin Jokowi.

Ada tiga makna penting dari Doktrin Jokowi. Pertama, mengumumkan kepada dunia hasrat Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Pengumuman seperti ini mengingatkan pada Deklarasi Perdana Menteri Djuanda tahun 1957. Saat itu, Indonesia secara unilateral mengklaim diri sebagai negara kepulauan. Ini yang kemudian mendapat pengakuan dari masyarakat internasional melalui Konvensi Hukum Laut 1982.

Kedua, upaya Indonesia mentransformasi diri menjadi negara maritim akan membuka banyak peluang ekonomi, tidak saja bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Untuk itu, Indonesia mengundang negara-negara untuk memanfaatkan peluang bisnis yang terbuka dalam mengeksploitasi sumber daya alam serta dalam pembangunan infrastruktur.

Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia akan tegas bila kedaulatan Indonesia dilanggar dan kepentingan nasional dirugikan. Di sini tafsir baru politik luar negeri bebas aktif disampaikan. Apabila pada masa pemerintahan SBY politik luar negeri bebas aktif ditafsirkan sebagai ”one thousand friends, zero enemy”, saat ini tafsirnya adalah ”all nations are friends until Indonesia's sovereignty is degraded and national interest is jeopardized (semua negara adalah sahabat sampai kedaulatan Indonesia direndahkan dan kepentingan nasional dirugikan)”.

Ketiga, Presiden menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terlibat dan turut dalam menentukan arah berkembangnya kawasan Pasifik dan Samudra Hindia. Partisipasi Indonesia bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan regional. Dalam forum G-20, Presiden juga membagi pengalamannya tentang pembangunan dengan sentuhan manusia saat beliau menjadi wali kota dan gubernur. Ini pun yang diharapkan diakomodasi dalam pengambilan kebijakan ekonomi internasional.

Dalam kunjungan ke luar negeri, Presiden Jokowi tidak lupa melakukan blusukan. Ada dua tempat yang dikunjungi, yaitu pelabuhan laut di Tianjin, Tiongkok, dan pelabuhan laut di Brisbane, Australia. Blusukan ini kemungkinan dimanfaatkan Presiden untuk mereplikasi pembangunan sejumlah pelabuhan laut di Indonesia.