Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Setuju Harga BBM Naik asalkan Alokasi Subsidi Jelas"

Kompas.com - 18/11/2014, 08:47 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah warga mengaku tidak begitu mempermasalahkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Dengan catatan, alokasi pengalihan subsidi tersebut jelas dan dapat berjalan secara transparan serta tepat sasaran. Hal itu diungkapkan Ilham Sujono, karyawan sebuah perusahaan otomotif. Selama ini, kata dia, kenaikan BBM direspons negatif karena membawa efek turunan seperti kenaikan harga bahan-bahan pokok.

"Karena dari yang udah-udah, dengan BBM naik, saya ngerasa sebagai masyarakat efek yang signifikan terasa itu cuma harga-harga yang lain jadi naik," kata Ilham, saat ditemui di Stasiun Bekasi, Senin (17/11/2014) malam.

Ilham berharap, pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, dapat menjelaskan kepada masyarakat apa keuntungan yang didapatkan dengan kenaikan harga premium dan solar Rp 2.000 per liter itu. Ia menambahkan, dana ekstra yang dikeluarkan masyarakat harus sampai ke sektor-sektor yang dibidik oleh Jokowi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

"Dia (Jokowi) pasti punya alasan, kenapa naiknya mesti Rp 2.000, kenapa enggak gopek (Rp 500) atau malah Rp 10.000," ujar Ilham.

Dengan demikian, menurut Ilham, masyarakat tak akan keberatan harga BBM dinaikkan asal hasil pengalihan subsidi tersebut terlihat dan dapat disosialisasikan ke masyarakat.

"Masyarakat pasti setuju asalkan hitung-hitungannya atau detailnya transparan. Kalau ada detail jelasnya kan, masyarakat jadi tahu, negara kita sedang ngapain, progres yang dijalanin fokus ke mana," ujar dia.

Dukungan terhadap kenaikan harga BBM juga disampaikan Deckyrich Dwiard, seorang karyawan salah satu media di Jakarta. Menurut dia, alasan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dialihkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan dapat diterima masyarakat.

"Pendidikan itu menunjang untuk tenaga kerja yang lebih berkualitas, dan didukung tanggungan kesehatan dan kesejahteraan dari pemerintah," ujar Deckyrich.

Menurut Deckyrich, manfaat subsidi BBM pada era pemerintahan sebelumnya kurang dirasakan masyarakat. Ia berharap, pemerintahan Jokowi memegang komitmen untuk mengangkat kesejahteraan Indonesia di balik kenaikan harga BBM.

"Walau cuma sebentar sih, tapi saat jabat jadi Gubernur (DKI Jakarta) dia terbilang commit sama omongannya. Jadi sejauh ini sih saya percaya," kata dia.

Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni premium RON 88 dan solar mulai Selasa (18/11/2014) pukul 00.00. BBM jenis premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar naik Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Kenaikan harga BBM ini dilakukan untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke produktif. Dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini, pemerintah mengklaim akan mampu mengalihkan dana subsidi BBM itu ke sektor produktif yang nilainya lebih dari Rp 100 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com