Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Udara Luas, Pesawat Sedikit

Kompas.com - 16/11/2014, 15:55 WIB

KOMPAS.com- Kalau lebih ditelaah, ada hal menarik dalam insiden pendaratan paksa di Lanud Supadio, Selasa (28/10). Saat itu, pesawat Sukhoi bisa segera dikerahkan karena kebetulan sedang latihan di Batam. Dalam kondisi normal, tidak ada pesawat buru sergap di Batam, baik Sukhoi maupun F-16, sehingga bisa jadi pesawat asing tanpa izin pun bisa berdansa di udara tanpa ada tindakan.

”Memang waktu itu kebetulan,” kata Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Marsekal Muda Hadiyan Sumintaatmadja, pekan lalu.

Ia mengakui, Kohanudnas yang tugasnya khusus menangani ancaman kedaulatan udara mengalami kendala dalam jumlah pesawat buru sergap yang bisa dipakai untuk mencegat. Hal ini juga bisa dilihat dalam kasus jet Gulfstream IV yang sempat menambah kecepatan menjadi 920 kilometer per jam sehingga Sukhoi dari Makassar harus mengejar dengan kecepatan suara 1.700 km per jam, itu pun baru berhasil mencegatnya nyaris di perbatasan dengan Australia.

Saat ini, pesawat buru sergap yang mumpuni adalah F-16 A/B dan C/D yang berjumlah 15 buah serta 16 Sukhoi Su-27 dan Su-30. Sukhoi bermarkas di Makassar, Sulawesi Selatan, sementara F-16 di Madiun, Jawa Timur. Selain itu juga ada F-5 E/F di Madiun yang beroperasi, jumlahnya kini 9 buah. Pesawat-pesawat tempur milik TNI AU yang lain adalah pesawat tempur taktis yang punya spesifikasi kecepatan terbang di bawah kecepatan suara sehingga tidak bisa untuk mencegat.

Ini berarti, kalau ada pesawat asing tanpa izin di Natuna, Sorong, atau di atas Sumatera, bisa dikatakan, hanya bisa menonton lewat layar Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional tanpa bisa berbuat apa-apa.

”Ke Sorong itu butuh sekitar 2 jam, ke Medan juga sekitar 2 jam dengan Sukhoi atau F-16. Yang bisa kita lakukan hanyalah sebatas memantau, lalu lapor kepada Panglima TNI, buat nota diplomatik,” katanya.

Jakarta telanjang

Salah satu masalah klasik lain adalah tidak adanya markas pesawat tempur buru sergap di Jakarta. Dengan kata lain, kalau ada ancaman pesawat asing yang datang, Jakarta dalam keadaan ”telanjang” alias hanya mengandalkan meriam atau rudal yang entah berfungsi atau tidak, atau menunggu F-16 yang butuh puluhan menit untuk tiba di Jakarta.

Saat ini, secara bergantian pesawat-pesawat tempur buru sergap itu menginap di Jakarta. Hadiyan juga mengakui, beberapa instalasi vital tidak dilindungi dari serangan udara.

Kepala Staf TNI AU Marsekal IB Putu Dunia mengakui, jumlah pesawat yang bisa mencegat pesawat asing masih jauh dari cukup. Pesawat Hawk 100/200, misalnya, yang bermarkas di Lanud Supadio, Pontianak, penggunaannya bukan untuk pengejaran, apalagi kalau pesawat yang dikejar bermesin jet. Pesawat F-5 juga sudah habis masa pakainya dan sedang dicari penggantinya.

”Ya, bagaimana, uangnya tak cukup,” katanya di sela-sela Indo Defence, beberapa waktu lalu.

Selain pesawat sedikit, Kohanudnas pada praktiknya juga tidak memiliki pesawat sendiri untuk digerakkan sewaktu-waktu. Pesawat berada di bawah TNI AU, sementara Kohanudnas berada di bawah Mabes TNI. Secara rutin, hanya sepertiga dari jumlah pesawat TNI AU yang bisa dipakai. Sepertiga lainnya dalam pemeliharaan dan sepertiga sisanya dipakai latihan demi kemampuan pilot-pilot.

Hadiyan mengatakan, di negara-negara lain, penggunaan pesawat tempur dibagi dua bagian yang terpisah. Komando Strategis untuk serangan-serangan strategis sehingga yang dilatih adalah sasaran-sasaran strategis di darat, seperti pengeboman.

Sementara itu, Komando Pertahanan Udara bertugas siaga 24 jam untuk menangani sasaran-sasaran yang berhubungan dengan wahana udara.

”Organisasi ini penting kalau kita mau diakui. Tapi, yang lebih penting lagi jumlah pesawatnya,” kata Hadiyan.

Efek gentar

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Rapat Bareng Jokowi, Telkomsigma Sebut Peretasan PDN Bisa Diselesaikan

Usai Rapat Bareng Jokowi, Telkomsigma Sebut Peretasan PDN Bisa Diselesaikan

Nasional
Menkominfo dan Kepala BSSN 'Menghilang' usai Ratas PDN di Istana, Tak Ikut Beri Keterangan Pers

Menkominfo dan Kepala BSSN "Menghilang" usai Ratas PDN di Istana, Tak Ikut Beri Keterangan Pers

Nasional
Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Indira Chunda Kembalikan Uang Rp 293 Juta

Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Indira Chunda Kembalikan Uang Rp 293 Juta

Nasional
Pastikan Data di Kementeriannya Aman, Menpan-RB: Kita Ada 'Backup' Data

Pastikan Data di Kementeriannya Aman, Menpan-RB: Kita Ada "Backup" Data

Nasional
Nasdem Sebut Presiden PKS Ralat Pernyataan, Wagub Diserahkan ke Anies

Nasdem Sebut Presiden PKS Ralat Pernyataan, Wagub Diserahkan ke Anies

Nasional
Hal Memberatkan Tuntutan Eks Sekjen Kementan, Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

Hal Memberatkan Tuntutan Eks Sekjen Kementan, Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

Nasional
Tuntutan SYL, Ada Pengembalian Uang dari Ahmad Sahroni dan Nasdem

Tuntutan SYL, Ada Pengembalian Uang dari Ahmad Sahroni dan Nasdem

Nasional
Eks Direktur Alsintan Kementan Dituntut 6 Tahun Bui

Eks Direktur Alsintan Kementan Dituntut 6 Tahun Bui

Nasional
Budi Arie Didesak Mundur, Projo: Masak Komandan Kabur?

Budi Arie Didesak Mundur, Projo: Masak Komandan Kabur?

Nasional
Selain Penjara 12 Tahun, SYL Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 44,2 Miliar dan 30.000 Dollar AS

Selain Penjara 12 Tahun, SYL Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 44,2 Miliar dan 30.000 Dollar AS

Nasional
Dugaan Pemerasan di Kementan, Eks Sekjen Dituntut 6 Tahun Kurungan

Dugaan Pemerasan di Kementan, Eks Sekjen Dituntut 6 Tahun Kurungan

Nasional
Buntut Peretasan, Pemerintah Kaji Contoh Pengelolaan PDN di Luar Negeri

Buntut Peretasan, Pemerintah Kaji Contoh Pengelolaan PDN di Luar Negeri

Nasional
Bertemu Delegasi Parlemen Thailand, Menpan-RB Anas Bahas Transformasi Digital

Bertemu Delegasi Parlemen Thailand, Menpan-RB Anas Bahas Transformasi Digital

Nasional
Presiden PKS Bertemu Surya Paloh Sebelum Umumkan Anies-Sohibul, Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan

Presiden PKS Bertemu Surya Paloh Sebelum Umumkan Anies-Sohibul, Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan

Nasional
Pindahkan Data Imigrasi ke Web Amazon, Yasonna: Bagus, Tak Ada Lagi Kendala

Pindahkan Data Imigrasi ke Web Amazon, Yasonna: Bagus, Tak Ada Lagi Kendala

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com