Pimpinan DPR Beda Pendapat soal Jalan Damai KMP-KIH

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan DPR melontarkan pendapat berbeda terkait penyelesaian konflik di parlemen antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Perbedaan pendapat terletak dari wacana merevisi Tata Tertib DPR dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk mengakomodasi perwakilan KIH agar mendapatkan kursi pimpinan di semua alat kelengkapan Dewan (AKD).

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, kebuntuan politik di parlemen selesai melalui mekanisme musyawarah antara KMP dan KIH. Ia membantah adanya wacana merevisi tatib dan UU MD3 sebagai jalan tengah penyelesaian kebuntuan tersebut.

"Tidak ada pasal yang diubah. Semua dasarnya kesepakatan bersama antara Pramono (Anung) di KIH dan Idrus Marham serta Hatta Rajasa di KMP. Nanti pimpinan fraksi yang tanda tangan, segera," kata Setya di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan bahwa revisi tatib dan UU MD3 harus dilakukan untuk mengakomodasi unsur KIH di kursi pimpinan AKD. Itu dilakukan karena KIH tidak akan mendapat kursi pimpinan AKD, khususnya komisi di DPR, tanpa adanya perubahan dalam tatib dan UU MD3.

"Secara prinsip, saya lebih melihat itu (revisi tatib dan UU MD3) sebagai kesepakatan dalam posisi akomodasi kedua belah pihak," ujar Taufik.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto juga menyatakan bahwa perlu ada perubahan dalam tatib dan UU MD3 untuk mengakomodasi KIH supaya memperoleh ruang di pimpinan AKD. Menurut Agus, perubahan tatib dan UU MD3 dilakukan juga untuk penyesuaian pada nomenklatur kabinet Presiden Joko Widodo.

"Bukan semata-mata kita ingin mengakomodasi teman-teman dari KIH, bukan. Ini karena nomenklatur kementerian kan berubah juga," ucap Agus.

Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Olly Dondokambey, yang mewakili Koalisi Indonesia Hebat, telah membuat kesepakatan dengan Koalisi Merah Putih yang diwakili Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa di hadapan pimpinan DPR. Kesepakatan itu berupa penambahan satu kursi pimpinan di semua AKD di DPR dengan cara merevisi tatib dan UU MD3.

Melalui kesepakatan tersebut, Koalisi Indonesia Hebat diproyeksikan mendapat 21 kursi pimpinan AKD di DPR. Revisi akan mulai dilakukan setelah fraksi Koalisi Indonesia Hebat menyerahkan susunan anggota di semua AKD dan ditetapkan di sidang paripurna yang rencananya digelar pada Kamis (13/11/2014).