Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Batalkan Kenaikan Harga, Rizal Ramli Sarankan Oktan BBM Premium Jadi 83

Kompas.com - 10/11/2014, 18:09 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menurunkan jumlah oktan bahan bakar subsidi jenis premium dinilai dapat menjadi salah satu solusi pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Rencananya, solusi tersebut akan diajukan dan dibahas bersama pimpinan parlemen.

"Turunkan oktan premium karena terlalu tinggi. Jadi, kita buat BBM untuk rakyat yang oktannya rendah," ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Rizal mengatakan, tingkat oktan premium saat ini mencapai 88-90. Jumlah tersebut dinilai terlalu tinggi. Ia menyarankan agar jumlah oktan diturunkan menjadi sekitar 83. Dengan diturunkannya oktan BBM, menurut Rizal, masyarakat berpenghasilan tinggi yang biasa menggunakan premium untuk mobil mewah akan beralih menggunakan pertamax.

Oktan yang rendah, sebut Rizal, tidak cocok digunakan untuk mesin mobil baru, apalagi yang terbilang mewah. "Nanti yang pakai BBM bersubsidi hanya nelayan, angkutan umum, dan pengendara sepeda motor. Jadi, volume penggunaan premium bisa turun hingga 40 persen," kata Rizal.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar harga pertamax dinaikkan. Menurut Rizal, kelebihan yang didapat dari penjualan pertamax nantinya akan digunakan untuk menutupi subsidi premium. Bahkan, kata Rizal, negara bisa memperoleh keuntungan lebih dari mekanisme tersebut.

"Prinsipnya, yang mampu bayar lebih mahal. Malah negara bisa untung hingga Rp 130 triliun," kata Rizal.

Rizal mengatakan, usulan tersebut masih akan diajukan kepada pimpinan DPD dan beberapa komisi di DPR. Ia berharap agar pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat mengambil kebijakan yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat kecil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com