Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun 2015, Penerima KIS Bertambah 1,7 Juta Jiwa

Kompas.com - 06/11/2014, 19:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


BEKASI, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) tahun 2015 mendatang akan ditambah sebanyak 1,7 juta jiwa. Pada tahun 2014, penerima KIS 432.000 jiwa.

"Insya Allah ada tambahan penerima KIS 1,7 juta jiwa di tahun 2015. Kami sedang usahakan verifikasi data penerimanya," ujar Khofifah, saat acara silaturahim dengan pejuang perang Timor Timur di Wisma Seroja, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/11/2014).

Pada Jumat (7/11/2014) besok, Khofifah menggelar rapat dengan sejumlah organisasi sosial dan organisasi masyarakat yang memiliki panti seperti panti jompo, panti anak terlantar, panti sosial, panti penyandang disabilitas, panti anak yatim dan sebagainya.

Khofifah mengatakan bahwa tambahan 1,7 juta penerima KIS berasal dari panti-panti itu. Pendataan calon penerima KIS, menurut dia, jauh lebih mudah jika dimulai dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang berada di panti. Sebab, sistem KIS berdasarkan 'by name by address'.

"Kami mau verifikasi dengan mereka agar data penerimanya bisa update. Jadi, begitu data itu kita sampaikan ke BPJS, verifikasinya terjaga," lanjut dia.

KIS adalah salah satu program yang dijanjikan oleh Jokowi pada kampanye pemilihan presiden. Tujuan dari keberadaan KIS adalah untuk membantu pengobatan warga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. KIS berada di bawah program BPJS. BPJS telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan. Meski sudah ada KIS, kartu BPJS tetap bisa digunakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com