Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seleksi CPNS Dimoratorium, Penerimaan Guru dan Tenaga Medis Tetap Berjalan

Kompas.com - 04/11/2014, 17:20 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) memastikan kebijakan moratorium pegawai negeri sipil (PNS) tidak akan mengganggu proses seleksi CPNS 2014 yang sedang berlangsung. Pemerintah juga tetap memberikan ruang kepada tenaga guru dan medis, mengingat jumlahnya yang masih kurang.

"Proses seleksi dan rekrutmen CPNS yang sudah ada tetap berjalan dan lebih dimaksimalkan agar mendapatkan calon aparatur pemerintah yang andal dan berkualitas," kata Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman di Jakarta, Selasa (4/11/2014), seperti dikutip Antara.

Herman menjelaskan, secara filosofi, moratorium memiliki makna evaluasi diri dan introspeksi apakah sumber daya aparatur pemerintah yang saat ini berjumlah 4.036.000 juta orang sudah maksimal dalam bekerja.

Menurut dia, untuk memastikan kebijakan dan program yang akan dilakukan pemerintah baru di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo berjalan baik, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan evaluasi PNS yang sudah ada.

Ia mengatakan, melalui moratorium PNS, akan dikaji secara saksama dan mendalam kondisi pegawai yang ada untuk mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian. Untuk itu, perlu dikaji ulang sumber daya manusia aparatur pemerintahan seperti apa yang dibutuhkan agar dapat mewujudkan visi yang dicanangkan pemerintah baru.

Herman menambahkan, kebijakan moratorium adalah media untuk mengevaluasi agar langkah yang dilakukan ke depan benar-benar maksimal menyelesaikan persoalan tentang birokrasi dan kepegawaian.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menyatakan, pemerintah tidak akan melakukan penerimaan PNS sambil melihat perkembangan terbaru ke depan. (Baca: Moratorium CPNS Akan Berlangsung 5 Tahun)

"Kebijakan itu diambil untuk mengefektifkan PNS yang sudah ada, seiring dengan dilakukan audit organisasi melihat tingkat kebutuhan pegawai agar kinerja aparatur pemerintah benar-benar produktif melayani masyarakat dengan maksimal," kata Yuddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com