Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gantikan Puan, Olly Dondokambey Jadi Ketua Sementara Fraksi PDI-P

Kompas.com - 30/10/2014, 19:10 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PDI Perjuangan di DPR telah menetapkan Olly Dondokambey sebagai ketua sementara Fraksi PDI-P di DPR menggantikan Puan Maharani yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Olly adalah anggota DPR periode 2014-2019 dan menjabat Bendahara Umum DPP PDI-P.

"Sementara yang menggantikan (Puan) Bang Olly Dondokambey," kata politisi PDI-P, Sukur Nababan, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Adapun Sekretaris Fraksi PDI-P di DPR, kata Sukur, masih dijabat oleh Bambang Wuryanto. Sementara itu, jabatan Wakil Ketua Fraksi PDI-P dan posisi lainnya akan ditetapkan berikutnya.  Sukur menegaskan, penggantian sementara posisi Puan oleh Olly merupakan keputusan resmi dari DPP PDI-P. Ia memastikan, Fraksi PDI-P hanya menjalankan satu komando yang berasal dari DPP PDI-P.

"Semua dari fraksi di DPR ini adalah perpanjangan partai. Jadi, semua kebijakan fraksi menyambung kebijakan-kebijakan partai," katanya.

Secara terpisah, politisi PDI-P, Aria Bima, mengatakan bahwa proses pergantian anggota Fraksi PDI-P yang menjadi menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo telah berlangsung. 

"Kalau proses sudah berjalan, tapi kan ada mekanisme, perlu persiapan," kata Aria.

Seperti diketahui, tiga dari empat anggota Fraksi PDI-P di DPR ditunjuk sebagai menteri oleh Jokowi. Mereka adalah Puan Maharani, Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri, dan Yasonna H Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM. Posisi ketiganya di DPR akan digantikan oleh calon anggota legislatif di masing-masing dapil dengan perolehan suara yang ada di bawahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com