Soal Pimpinan DPR Tandingan, Yusril Sarankan Semua Pihak Berbagi Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, prihatin dengan fenomena pimpinan DPR tandingan yang dibentuk oleh Koalisi Indonesia Hebat. Ia menyarankan kekuasaan lebih mengutamakan musyawarah, bukan adu kuat semata.

"Politisi kita belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi," tulis Yusril dalam akun Twitter pribadinya, @Yusrilihza_Mhd,Rabu (29/10/2014).

Yusril menekankan, politisi seharusnya lebih mengedepankan musyawarah untuk memecahkan persoalan bangsa. Ia pun mewanti-wanti kepada politisi untuk tidak mengedepankan adu kuat semata.

"Kembalilah kepada kepribadian bangsa yang mengedepankan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi kemajemukan," lanjut Yusril.

Tak hanya itu, Yusril khawatir jika politisi lebih mengedepankan adu kuat semata, yang dikorbankan adalah masa depan bangsa. Ia pun menilai kekuasaan harusnya dibagi, bukan dikuasai satu kelompok semata. (Baca: Koalisi Indonesia Hebat Angkat Pimpinan DPR Tandingan)

"Negara ini takkan pernah akan berjalan baik dan sempurna kalau dikuasai oleh satu golongan saja, baik di eksekutif maupun di legislatif. Kekuasaan harus berbagi secara adil dan berimbang. Semua harus diberi kesempatan untuk memimpin lembaga2 negara secara proporsional," papar Yusril.

Mantan Menteri Hukum dan HAM ini pun mengingatkan kabinet yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang mengedepankan keseimbangan di pemerintahan.

"Para politisi dapat bercermin pada pengisian jabatan2 eksekutif dan legislatif di awal reformasi pasca Pemilu 99. Ada keseimbangan di sana," tulis Yusril.

Yusril kemudian mengingatkan dampak dari adu kuat para politisi yang tidak mengedepankan musyawarah. Ia khawatir masa depan bangsa justru terjerumus dalam kekacauan.

"Kedepankan musyawarah, bicara dari hati ke hati, jangan menutup diri apalagi arogansi. Selamatkan bangsa dan negara dari kekacauan," tutup Yusril.