Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Tjahjo Kumolo Terakhir Laporkan Harta Kekayaan 2001 Rp 515,5 Juta

Kompas.com - 27/10/2014, 16:47 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara milik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terakhir kali diserahkan pada 19 Juli 2001. Jumlah harta yang dilaporkan ketika itu sebesar Rp 515,5 juta.

Seperti dikutip Antara, Senin (27/10/2014), meski telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sejak 1987 hingga 2014, Tjahjo baru satu kali melaporkan harta kekayaannya pada 2001 atau saat KPK masih bernama Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

Harta tersebut terdiri atas tanah dan bangunan Rp 87,1 juta yang berada di dua lokasi di Bogor dan dua lokasi di Semarang.

Kemudian, alat transportasi senilai Rp 267,6 juta dengan merek Volvo, Daihatsu, Vistokia, serta motor bermerek Tossa. Harta itu masih ditambah dengan logam mulia, batu mulia, barang seni, dan barang-barang antik sejumlah Rp 15 juta.

Selanjutnya, ada surat berharga senilai Rp 12,5 juta serta giro dan setara kas lain senilai Rp 129,3 juta.

Tjahjo adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2010-2015, setelah sebelumnya menduduki Ketua DPP PDI-P Bidang Politik.

Pria kelahiran Surakarta, 1 Desember 1957, tersebut mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan memulai karier organisasi sebagai Ketua Biro Organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Tengah dari 1983-1985.

Ia menjadi anggota Komisi II, III DPR RI pada 1987, 1992, dan Ketua Umum DPP KNPI pada 1990-1993.

Tjahjo telah menjadi Wakil Sekretaris Fraksi PDI-P DPR untuk periode 1999-2002 dan Sekretaris Fraksi PDI-P DPR RI setahun kemudian.

Ia pun menjabat Ketua Tim Kampanye Nasional pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com