Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekayaan Menteri Pariwisata Arief Yahya Rp 24,78 Miliar

Kompas.com - 27/10/2014, 16:16 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — CEO PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Arief Yahya ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pariwisata dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Arief terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 17 Agustus 2010 dengan total harta kekayaan sebesar Rp 24.780.289.672.

Jumlah itu terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 10.137.268.700. Tanah dan bangunan itu tersebar di berbagai lokasi, yakni satu lokasi di Bekasi, 6 lokasi di Bandung, 1 lokasi di Ciamis, dan 6 lokasi di Banyuwangi.

Adapun harta bergeraknya berupa alat transportasi senilai Rp 505 juta, peternakan senilai Rp 707 juta, dan logam mulia senilai Rp 292.220.000. Alat transportasi yang tercatat meliputi mobil Toyota Land Cruiser, Toyota Kijang Montana, Honda Jazz, dan sepeda motor Honda Karisma. Ia juga memiliki peternakan sapi perah dengan 20 ekor sapi serta peternakan sapi potong dengan 100 ekor sapi.

Arief juga tercatat memiliki kekayaan berupa surat berharga senilai Rp 12.688.361.865 serta harta dari giro dan setara kas lainnya sejumlah Rp 1.926.501.985. Jumlah piutang Arief dalam bentuk pinjaman uang dilaporkan sebesar Rp 986 juta dan memiliki utang dalam bentuk pinjaman uang sebesar Rp 2.462.062.878.

Pada 2006, Arief masuk dalam daftar "25 Business Future Leader" versi majalah Swa. Arief juga terpilih sebagai penerima Economic Challenge Award 2012 kategori Industri Telekomunikasi, penerima Anugerah Business Review 2012 dari majalah Business Review.

Arief juga pernah dianugerahi penghargaan CEO BUMN Inovatif Terbaik 2012. Prestasi yang diraih Arief ini juga berbanding dengan prestasi yang diraih Telkom. Pendapatan Telkom sampai dengan September 2012 tercatat sebesar Rp 56,864 triliun. Adapun labanya sebesar Rp 14,11 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com