Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Juga Lantik Wamenlu dan Wamenkeu

Kompas.com - 27/10/2014, 12:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Selain melantik 34 menteri, Presiden Joko Widodo juga melantik dua wakil menteri dalam Kabinet Kerja. Mereka, yakni AM Fachri sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dan Mardiasmo sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Mereka diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 187/N/2014 tentang pengangkatan Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Keuangan.

"Mengangkat Saudara AM Fachri sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dan Saudara Mardiasmo sebagai Wakil Menteri Keuangan. Keputusan Presiden mulai berlaku sejak saat pelantikan," ujar pejabat Kementerian Sekretaris Negara saat membacakan surat Keppres tersebut.

Setelah Keppres dibacakan, kedua Wakil Menteri tersebut juga mengucapkan sumpah jabatannya untuk bekerja sebaik-baiknya dan tidak menerima hadiah dalam bentuk apa pun serta tetap menjaga kesetiaan terhadap Undang-undang Dasar 1945. Para wakil menteri juga disumpah untuk tetap setiap kepada nusa dan bangsa dan memenuhi segala kewjaiban yang diberikan.

Mardiasmo sebelumnya adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sementara Fachir adalah wakil menteri yang berasal dari kalangan profesional. Dia sempat menjadi Duta Besar Mesir pada tahun 2006.

Setelah pelantikan wamen, Presiden dan Ibu Negara, Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta istri, serta seluruh undangan yang hadir lalu memberikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Kabinet Kerja. (baca: Inilah Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com