Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Sebut Kabinet Kerja dari Harap Cemas, Awasi, Hingga Cek Kembali

Kompas.com - 26/10/2014, 20:22 WIB
Adysta Pravitra Restu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mengatakan beberapa anggota kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai menteri coba-coba. Menurut Emerson, figur menteri coba-coba itu adalah Siti Nurbaya, Rini Soemarno, dan Puan Maharani.

"Ini penentuan kabinet harapan publik malah jadi harap cemas," kata Emerson dalam wawncara KompasTV, Minggu (26/10/2014).

Emerson menilai, bila dikaitkan dengan tagline Kabinet Kerja Jokowi ''kerja..kerja..kerja", akan berubah menjadi "awasi..awasi..awasi". Sebab, kata dia, program kerja menteri, politik, dan lainnya itu menjadi kesan coba-coba Jokowi dalam membangun Indonesia lima tahun ke depan.

Emerson menyebut menteri-menteri pilihan Jokowi dapat menjadi bencana. Pasalnya, ada kasus di luar Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK yang membahas korupsi. Hal ini, ungkap dia, ada di luar dua instansi besar itu.

ICW mengkritik Jokowi yang tidak melibatkan kejaksaan maupun Direktorat Jenderal (DIrjen) Pajak dalam mencari menteri yang bersih. Selain itu, Emerson juga menganggap adanya nama-nama profesional yang belum tentu bagus dalam pemerintahan.

"Ada kaitan dengan mafia. ICW khawatir sebelum Sudirman Said, ternyata ada mafia migas. Mafia migas energi sulit berharap menunjuk orang yang tepat," kata dia.

Tak hanya itu, menurut Emerson, menteri-menteri harus dicek kembai dari akses integritas dan relasinya, apalagi yang berkaitan dengan partai politik.

"Simpang siur soal label merah dan kuning. Kita masih menduga, yang diserahkan ke KPK siapa? Data blacklist itu cuma di beberapa jabatan, lain kita sudah ajukan," kata dia.

Seperti Siti Nurbaya, sebut dia, belum diketahui rekam jejak kasusnya sehingga nama yang diduga itu seharusnya dicek ke kejaksaan, dirjen pajak, dan kepolisian.

"Jokowi-JK tidak cek kejaksaan, pajak, kepolisian. Paling tidak dicek supaya tidak ada kasus yang ditangani Siti Nurbaya, mereka tidak amsuk dalam daftar (kasus di indonesia)," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com