Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Sosok Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya

Kompas.com - 26/10/2014, 18:28 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Siti Nurbaya Bakar, sebelumnya tak pernah membayangkan menjadi seorang menteri di sebuah kabinet pemerintahan. Sebagai figur yang berlatar belakang birokrat, cita-cita tertingginya adalah ingin mencapai jabatan eselon I atau menjadi Direktur Jenderal.

Siti telah menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sejak 1979. Ia sempat menjabat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

Tepat pada 8 Mei 1998, ia dilantik menjadi Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, R Hartono. Inilah titik balik di mana ia harus hijrah ke Jakarta, tempat yang membuat kariernya semakin moncer.

"Beberapa hari setelah dilantik, kemudian kerusuhan di Jakarta. Itu saat-saat kritis dan sudah pernah saya lalui," kata Siti, saat dijumpai Kompas.com, di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Pada 2013, Siti memutuskan berhenti menjadi PNS dan banting stir menjadi politisi Partai Nasdem. Di partai itu, Siti kini menjabat Ketua Bidang Otonomi Daerah DPP Partai Nasdem.

Siti adalah alumni Institut Pertanian Bogor tahun 1975-1979. Ia asli kelahiran Jakarta dari ibu yang kelahiran Lampung dan ayahnya kelahiran Jakarta.

Mengenai cita-cita, kata Siti, umumnya PNS menginginkan menjadi direktur jenderal atau bupati. Tentunya menjadi bupati dengan asumsi ditunjuk oleh atasan seperti di era Orde Baru.

"Tahun 1996 saya pernah diperintah jadi Bupati Tulang Bawang, Lampung. Tapi saya enggak mau. Saya mau ke Jakarta, saya mau jadi dirjen," selorohnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com