Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Coret Calon Menteri yang Diduga Terlibat Kasus BLBI

Kompas.com - 26/10/2014, 07:43 WIB
Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com - Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendesak Partai Nasdem, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan memasukkan Enggartiasto Lukita (kader Partai Nasdem) ke kabinet Joko Widodo. Sebab, pria yang akrab disapa Enggar ini dianggap terlibat dalam skandal liquiditas Bank Indonesia dengan terpidana atas nama terpidana Joko S Tjandra.

Koordinator TPDI, Petrus Salestinus saat menghubungi Kompas.com dari Jakarta, Sabtu (25/10/2014) pagi mengatakan, terdapat aliran atau transfer dana dari terdakwa Joko S Tjandra kepada Engga sebesar Rp 10 miliar.

“Karena itu kalau terjadi pengembangan kasus Joko S Tjandra terhadap sejumlah tersangka yang perkaranya belum dilimpahkan ke penuntutan, maka tidak tertutup kemungkinan Enggartiasto Lukita dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pada rekening Enggartiasto Lukita dengan nomor 706.30.016171, pada Bank Lippo Panglima Polim pada tanggal 9 Juni 1999 terdapat aliran atau transfer dari Joko S Tjandra. Menurut jaksa, uang itu bersumber dari hasil korupsi,” beber Petrus.

Menurut Petrus, di dalam putusan PK nomor 12 PK/Pid.sus/2009 tanggal 11 Juni 2009, transfer dana ke rekening Enggartiasto Lukita, jelas disebutkan bahwa uang itu bersumber dari hasil korupsi terdakwa Joko S Tjandra dari cessie Bank Bali, sehingga Enggar harus mengklarifikasi keterkaitan transfer dana Rp 10 miliar dari Joko S Tjandra ke rekening pribadinya.

Jika itu tidak dilakukan, jelas Petrus, maka Enggar harus menjelaskan hal itu di hadapan penyidik Kejaksaan Agung atau KPK. Menurut Petrus, klarifikasi dari Enggar menjadi urgen karena 10 calon menteri yang memiliki rapor merah sudah dicoret Joko Widodo. Namun mengapa Enggar bisa lolos seleksi dan namanya tercantum sebagai calon menteri dari Partai Nasdem.

“Berdasarkan bukti putusan perkara PK atas nama terdakwa Joko S Tjandra tentang bukti transfer dana Rp 10 miliar kepada Enggartiasto Lukita dari uang hasil korupsi, maka Presiden Joko Widodo harus mencoret Enggartiasto Lukita dari calon kabinet," tegas Petrus.

Dikonfirmasi terpisah, Enggartiasto Lukito yang juga Ketua DPP Partai Nasdem membantah kabar dirinya terkait kasus skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Saya tak tahu jika sumber dana Djoko untuk membeli 10 persen saham Hotel Mulia yang saya miliki berasal Bank Bali," kata Enggar dalam keterangan yang diterima wartawan, Sabtu (25/10/2014) malam. [Selengkapnya baca: Calon Menteri Asal Nasdem Ini Bantah Terlibat Kasus BLBI].

 
 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com