Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melenggang ke Senayan, Roy Anggap Tak Ada Konflik di Internal Demokrat

Kompas.com - 25/10/2014, 10:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politisi Partai Demokrat Roy Suryo membantah ada konflik di internal partainya. Hal ini ia lontarkan setelah Mahkamah Partai Demokrat memecat Ambar Tjahyono dari keanggotaan Partai Demokrat. Dampaknya, Roy melenggang ke Senayan menggantikan Ambar.

Menurut Roy, dirinya akan kembali menjadi anggota DPR setelah melalui proses legal sesuai aturan yang berlaku. Ia menilai langkah Partai Demokrat tersebut sesuai dengan semangat mewujudkan pemilu legislatif yang jujur dan berintegritas.

"Perlu ditegaskan, ini bukan konflik internal Partai Demokrat, tetapi justru bersih-bersih partai sebagaimana yang disampaikan Bapak Ketua Umum Partai Demokrat (Susilo Bambang Yudhoyono) beberapa waktu lalu," kata Roy, saat dihubungi, Sabtu (25/10/2014).

Roy akhirnya kembali melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR periode 2014-2019, menggantikan Ambar dari daerah pemilihan Provinsi DI Yogyakarta. Keputusan ini sesuai dengan putusan Mahkamah Partai DPP Partai Demokrat tertanggal 17 Oktober 2014.

Mahkamah Partai menyatakan Ambar melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD ART Partai, kode etik, dan pakta integritas Partai Demokrat. Namun, tidak dijelaskan perbuatan apa yang dilakukan Ambar. (baca: Demokrat Pecat Ambar Tjahyono, Roy Suryo Melenggang ke Senayan)

Roy menuturkan, putusan Mahkamah Partai Demokrat itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme di internal partai dan dilanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum. Sesuai putusan Mahkamah Partai, DPP Partai Demokrat harus menindaklanjuti paling lambat tujuh hari setelah menerima surat putusan dari Mahkamah Partai Demokrat.

Perseteruan Roy dengan Ambar terjadi karena Roy menuding Ambar mencuri suaranya. Tidak hanya suaranya, di medio April 2014, Roy juga mengatakan ada beberapa caleg sesama Partai Demokrat DPR RI Dapil DIY, yang diduga juga telah dimanipulasi oleh Ambar.

Roy menyebutkan, kecurangan dilakukan Ambar dengan mengubah hasil rekapitulasi form C1. Contohnya, kata Roy, suara yang ia peroleh 71 suara, tetapi tiba-tiba jadi 1 suara. Begitu juga dengan caleg Demokrat lainnya yang juga mendadak berkurang. Sebaliknya, suara Ambar mendadak melambung tinggi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com