Pengamat: Cerdas, Jokowi Pakai KPK untuk Coret Calon Menteri Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki strategi khusus di balik permintaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai, Jokowi sengaja menggunakan dua lembaga tersebut untuk menyingkirkan calon menteri yang sejak awal sudah diketahui bermasalah. Dengan begitu, Jokowi tak harus mengotori tangannya sendiri saat mencoret nama menteri.

"Jadi, kan yang nyoret bukan kemauan Jokowi toh," kata Hendri kepada Kompas.com, Kamis (23/10/2014) pagi.

Hendri menilai, strategi yang digunakan Jokowi itu sangat cerdas. Hal tersebut, lanjut dia, sekaligus membuktikan bahwa Jokowi tak mau tersandera kepentingan partai-partai politik pendukungnya.

"Jokowi orang yang cerdas dan tidak mudah menjadi presiden sekaligus petugas partai. Oleh karena itu, dia perlu alat bantu untuk seleksi menteri sehingga bila calon menteri dari partai ada yang bermasalah, bukan dia yang katakan bersalah," ujar Hendri.

"Goal akhirnya, ujung-ujungnya KPK dan PPATK merekomendasikan calon menteri yang bersih," tambahnya.

Jokowi mengaku ada delapan nama yang tak boleh dipilih sebagai menteri berdasarkan rekomendasi KPK dan PPATK. Namun, Jokowi tak mau mengungkap siapa saja mereka. Presiden secara khusus meminta media untuk tidak menebak-nebak kedelapan calon menteri yang tidak bisa diangkat itu.

Hingga saat ini, Jokowi masih memanggil sejumlah tokoh ke Istana. Belum diketahui kapan susunan kabinet akan diumumkan.