Kalla: Jokowi dan Saya Tidak Bisa Didesak-desak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa didesak siapapun dalam menentukan susunan kabinet. Kalla membantah adanya desakan dari elite partai politik tertentu saat menyusun kabinet.

“Jokowi dan saya tidak bisa didesak-desak. Direkomendasikan pasti, tapi tidak mendesak-desak,” kata Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (22/10/2014), saat ditanya apakah ada desakan dari elite partai sehingga kabinet belum juga diumumkan hingga Rabu sore.

Meskipun demikian, Kalla mengakui pihaknya meminta masukan para pimpinan partai politik, termasuk Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Seokarnoputri dalam menentukan orang-orang yang akan mengisi kabinet.

Saat ditanya apakah Jokowi-Kalla terbebani kepentingan pihak tertentu dalam menyusun kabinet, Kalla mengaku hanya terbebani kepentingan rakyat.

Dalam menyusun kabinet, Jokowi-Kalla juga mempertimbangkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas permintaan Jokowi, KPK melakukan penelusuran rekam jejak para calon menteri.

Hasilnya, ada calon menteri yang ditandai dengan warna kuning dan merah. Warna kuning menandakan calon tersebut pernah dilaporkan oleh masyarakat, sedangkan warna merah mengindikasikan calon itu terlibat kasus dugaan korupsi.

Hingga kini, susunan kabinet Jokowi-Kalla masih dimatangkan. Kemungkinan, dalam satu dua hari ini, Jokowi-Kalla akan mengumumkan susunan kabinetnya.

Menurut Kalla, perlu kehati-hatian dalam menentukan para pembantu di kabinet yang akan bekerja selama lima tahun mendatang. Ia juga mengakui adanya kesulitan dalam memutuskan orang-orang yang akan masuk kabinet. Mencari seseorang yang memiliki keahlian, kredibel, pengalaman, kepemimpinan, dan rekam jejak yang baik, diakui Kalla bukan sesuatu yang mudah.

“Tentu yang pertama mencari atau memutuskan orang yang punya keahlian, kredibel, leadership (kepemimpinan), pengalaman yang baik,” kata dia.

Kesulitan lainnya, kata Kalla, adalah menyeimbangkan antara menteri dari kalangan profesional nonpartai dan dari kalangan partai. Selain itu, menurut Kalla, perlu diperhatikan bagaimana mengharmonisasikan kepentingan semua wilayah di Indonesia.

“Ini kan kabinet nusantara, agama harus seimbang, laki-laki, perempuan,” ujar dia.

Sejak Senin (20/10/2014) malam hingga Rabu (22/10/2014) ini, para politisi, pejabat, hingga akademisi datang silih berganti menemui Jokowi.

Pada Selasa kemarin, Jokowi telah memanggil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi, politisi PDI-P Aria Bima, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat, dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung.

Hari ini Jokowi memanggil Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Ketua DPP Partai Nasdem Siti Nurbaya, dan praktisi hukum tata negara Saldi Isra.

Sejauh ini seleksi calon menteri Jokowi bersifat tertutup. Jokowi dikabarkan menyodorkan 43 nama, dari jumlah itu Jokowi akan memutuskan 33 orang masuk menjadi anggota kabinetnya.