Jumlah Anggota Koalisi Bukan Jaminan Pemerintahan Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak lagi didorong untuk menambah jumlah koalisi dalam parlemen. Menurut dia, jumlah anggota koalisi bukanlah suatu jaminan parlemen akan mengikuti sepenuhya pandangan pemerintah.

"Buat apa kita mendorong Jokowi seperti SBY, yang memuja matematika parlemen. Seakan saat menang jumlah koalisi partai, stabilitas politik akan tercipta," ujar Yuniarto dalam sebuah diskusi politik di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2014).

Yuniarto mencontohkan ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berhasil mendapatkan 75 persen anggota koalisi di parlemen. Meskipun jumlah koalisi cukup banyak, tetapi dalam menentukan kebijakan, SBY justru tidak mendapat dukungan dari partai-partai pendukung koalisinya. Hal itu terbukti ketika SBY kalah dalam pengambilan kebijakan soal bahan bakar minyak.

Selain itu, SBY juga kalah dalam hak angket Bank Century. Menurut Yuniarto, hal itu merupakan contoh bahwa jumlah koalisi bukanlah suatu jaminan.

"Menambah satu atau dua partai saja, itu hanya salah satu faktor. Jangan terjebak dalam politik transaksional. Dukungan publik, itu yang bisa menjaga tirani," kata dia.

Yuniarto juga menyinggung harapan sejumlah pihak yang selalu berusaha mempertemukan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan SBY. Menurut Yuniarto, tanpa melakukan hal tersebut, Jokowi akan tetap mampu menjalankan pemerintahan.

"Jangan terlalu mendramatisir kekalahan Jokowi, yang disebut-sebut kalah 5-0. Komunikasi itu hanya support. Yang penting adalah dukungan rakyat," kata Yunarto.