Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Sampaikan Terima Kasih kepada Prabowo di Ruang Pelantikan Jokowi

Kompas.com - 20/10/2014, 10:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengucapkan terima kasih kepada mantan calon presiden Prabowo Subianto yang telah hadir dalam acara pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden RI di Gedung Parlemen, Senin (20/10/2014) pagi.

Dalam sambutannya, Zulkifli yang memimpin sidang pelantikan itu menyampaikan salam kepada tamu undangan yang hadir, antara lain mantan presiden dan wakil presiden. Ia menyebutkan nama undangan itu satu per satu, antara lain mantan Wapres Try Sutrisno, istri mendiang mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah; mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, dan mantan Presiden BJ Habibie.

Setelah itu, Zulkifli secara khusus menyebut nama Prabowo. "Yang terhormat Prabowo Subianto. Terima kasih, Pak Prabowo," kata dia seraya disambut tepuk tangan hadirin. Prabowo menyambutnya dengan berdiri dan mengatupkan kedua tangannya di depan wajah sambil memberi hormat kepada tamu yang lain.

Penonton yang menyaksikan di layar lebar yang disediakan di Kompleks Gedung Parlemen juga ikut memberikan tepuk tangan. Beberapa di antara mereka ada yang memberikan tepuk tangan sembari berdiri.

Zulkifli juga menyebut nama mantan calon wakil presiden Hatta Rajasa yang juga hadir di acara tersebut. Tepuk tangan hadirin juga mengiringi kehadiran Hatta. Ia pun menyambutnya dengan senyum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com