Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bersediakah Prabowo Penuhi Undangan Pelantikan Jokowi?

Kompas.com - 17/10/2014, 09:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan MPR akan menyambangi kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jumat (17/10/2014) sore. Kedatangan Pimpinan MPR ini untuk mengantarkan undangan pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden pada Senin (20/10/2014) mendatang.

Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap rival Jokowi-JK pada Pilpres 2014 itu menerima undangan tersebut dan bersedia hadir dalam pelantikan di Gedung MPR pada 20 Oktober mendatang. Hingga tiga hari menjelang hari-H, undangan pelantikan telah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno, dan Presiden ke-3 Habibie. Para tokoh itu memastikan kehadirannya.

"Kami usahakan bisa ketemu Pak Prabowo besok, pukul 15.00. Dia juga negarawan, mudah-mudahan dia datang (pelantikan)," kata Zulkifli, seusai mengantar undangan pelantikan ke kediaman Habibie, Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2014) kemarin.

Harapan yang sama disampaikan Pengamat politik dari Universita Gajah Mada Arie Sudjito. Dia mengatakan, kehadiran Prabowo akan membangun citra yang baik dan menunjukkan sikap kenegarawanannya. Menurut Arie, komitmen Koalisi Merah Putih untuk menjadi oposisi di pemerintahan boleh saja dipertahankan. Namun, elitenya harus menempatkan diri sebagai tokoh negara dengan menghadiri acara-acara kenegaraan.

"Kalau mau tunjukkan kenegarawanan, Prabowo harusnya hadir. Prabowo justru punya image positif," ujar Arie.

Sejauh ini, Prabowo memang belum memastikan apakah akan hadir atau tidak dalam pelantikan. Namun orang-orang terdekat Prabowo di Partai Gerindra menyiratkan keinginan agar Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu tidak perlu hadir. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, tak ada kewajiban bagi Prabowo untuk memenuhi undangan pelantikan tersebut.

"Nanti kita lihat undangannya seperti apa, kan tidak harus hadir. Namanya kan undangan, kalau panggilan baru harus hadir," ujar Fadli.

Adapun Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pendukung Prabowo meminta Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu tak perlu hadir dalam pelantikan. Namun, keputusan untuk hadir atau tidak tetap ada di tangan Prabowo.

Akankah Prabowo bersikap negarawan di ulang tahunnya yang ke-63 yang juga jatuh pada hari ini?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com