Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Hadiri Pelantikan Jokowi, Prabowo Akan Dianggap Negarawan

Kompas.com - 17/10/2014, 06:38 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, mengatakan, Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sebaiknya memenuhi undangan pelantikan  presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada 20 Oktober mendatang. Ia menilai, kehadiran Prabowo akan membangun citra yang baik dan menunjukkan sikap kenegarawanannya.

"Kalau mau tunjukkan kenegarawanan, Prabowo harusnya hadir. Prabowo justru punya image positif," ujar Arie saat dihubungi pada Kamis (16/10/2014) malam.

Menurut Arie, komitmen Koalisi Merah Putih untuk menjadi oposisi di pemerintahan boleh saja dipertahankan. Namun, elitenya harus menempatkan diri sebagai tokoh negara dengan menghadiri acara-acara kenegaraan.

"Ada wilayah ketika dirinya berperan sebagai oposisi yang kritis terhadap pemerintahan. Itu tidak apa-apa. Akan tetapi, ini kan acara kenegaraan, perlu menempatkan diri sebagai tokoh negara," kata Arie.

Adanya desakan dari pendukung Prabowo agar mantan calon presiden itu tak perlu menghadiri pelantikan Jokowi-JK, menurut Arie, hal itu tak perlu dipenuhi. 

"Tidak perlu katakan tidak datang karena diminta tidak datang oleh pendukung. Jangan dijadikan alasan. Gara-gara anjuran pendukung, jadi tidak datang," ujarnya.

Arie mengatakan, saat ini massa pendukung Jokowi dan Prabowo sudah cair dan bersatu mengawal pemerintahan ke depan. Seharusnya, sikap tersebut ditiru oleh para elite di partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

"Masyarakat sudah cair, jadi pendukung Jokowi dan Prabowo tidak terbelah. Akan tetapi, ini malah elitenya masih terbelah," ujar Arie.

Beberapa hari menjelang pelantikan Jokowi-JK, pimpinan MPR mengundang semua ketua umum partai politik untuk menghadiri pelantikan tanggal 20 Oktober 2014 di Gedung MPR. Kehadiran semua ketua umum partai dinilai akan mencairkan ketegangan politik saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com