Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Robby Arya Brata Nilai Pemberantasan Korupsi Era SBY Jauh dari Harapan

Kompas.com - 16/10/2014, 20:17 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Robby Arya Brata, menilai upaya pemberantasan korupsi pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih jauh dari harapan masyarakat. Salah satu indikatornya, menurut Robby, adalah indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih di bawah 4.

"Harus kita akui lebih ada perbaikan. Namun, itu masih jauh dari harapan masyarakat, misalnya dilihat dari beberapa indikator, seperti transparansi internasional, skor IPK kita selalu di bawah 4. Kemarin terakhir 3,2, target SBY tidak tercapai, targetnya kan 5," kata Robby saat dihubungi wartawan, Kamis (16/10/2014).

Menurut dia, target SBY dalam meningkatkan IPK ini gagal karena kurang kuatnya komitmen pemerintah. Robby menilai, komitmen tersebut sedianya tidak hanya datang dari Presiden, tetapi semua unsur pimpinan, baik dari legislatif maupun yudikatif.

"Kalau SBY komitmen tapi yang lainnya tidak, ya percuma saja," sambung dia.

Pria yang meraih gelar doktor di Australia ini menyinggung sistem kepartaian yang, menurut dia, belum maksimal diperbaiki. Dia mengatakan, seharusnya sistem kepartaian dibuat berintegritas. Robby juga menilai KPK butuh pimpinan yang fokus pada bidang pencegahan korupsi.

Menurut dia, KPK saat ini lemah dalam bidang pencegahan. Kelemahan itu tampak dari terus terjadinya operasi tangkap tangan, terutama di daerah-daerah.

"Kalau disadari, pimpinan KPK selama ini orang hukum, orang hukum itu kan sering yang dikedepankan itu penindakan karena memang tugasnya orang hukum seperti itu. Padahal, korupsi ini bukan hanya fenomena hukum, tapi juga fenomena politik sosial dan ekonomi," papar Robby.

Jika terpilih sebagai pimpinan KPK, Robby akan berupaya memperbaiki integritas para pejabat, penyelenggara negara, atau penegak hukum dengan mengubah sistemnya. Dia menjamin tidak ada lagi oknum pejabat, penyelenggara negara, atau penegak hukum yang tertangkap tangan KPK kelak.

"Tidak ada lagi yang ditangkap karena sistemnya sudah berintegritas. Karena gini, jika suatu sistem itu tidak diperbaiki integritasnya, kita nangkap orang di situ, terus nanti yang menggantikannya juga bisa tertangkap lagi. Kasihan kalau seperti itu, istilahnya kalau sekarang itu, orang seperti malaikat, masuk sistem, bisa menjadi setan. Nah, saya penginnya orang yang ibarat itu setan masuk ke sistem itu bisa jadi malaikat," papar Robby.

Robby juga menegaskan bahwa ia independen. Ia menepis kekhawatiran sebagian pihak yang menduga dia dekat dengan Istana karena lama berkarier di Sekretariat Kabinet. Robby kini menjabat Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pansel Capim KPK menyerahkan nama Robby dan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada Presiden hari ini. Kedua orang itu nantinya akan mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Selanjutnya, DPR akan memilih satu orang untuk mengisi posisi Busyro yang masa jabatannya berakhir pada Desember 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com