Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Akan Dalami Sepak Terjang Calon Pimpinan KPK Robby Arya Brata

Kompas.com - 16/10/2014, 17:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Dewan Perwakilan Rakyat akan mendalami tentang Robby Arya Brata yang direkomendasikan Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, Robby merupakan wajah baru, berbeda dengan calon lain Busyro Muqoddas.

"Kalau dari sepak terjang dua calon yang ada, Pak Busyro Muqoddas kita sudah tahu semua, kita akan dalami sepak terjang yang satunya (Robby)," kata anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, Kamis (16/10/2014), di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta.

Bambang menjelaskan, sepak terjang Busyro telah nampak karena pernah menjadi Wakil Ketua KPK. Sementara untuk Robby, ia merasa ada kewajiban DPR untuk menggali informasi mengenai latar belakang yang bersangkutan.

Secara terpisah, anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR Martin Hutabarat menuturkan, peluang Busyro dan Robby menjadi Wakil Ketua KPK sama-sama terbuka lebar. Hanya, ia melihat ada indikasi salah satu calon yang lolos seleksi tim pansel karena dititipkan pihak tertentu.

"Yang satu berpengalaman, yang satu titipan partai-partai. Gerindra akan memilih berdasarkan visi dan misinya," ucap Martin.

Sebelumnya, Presiden SBY langsung menyerahkan hasil kerja tim pansel calon pimpinan KPK pada DPR, Kamis. Pasalnya, masa jabatan SBY akan berakhir pada Senin pekan depan. (baca: Presiden Langsung Serahkan Nama Dua Calon Pimpinan KPK ke DPR)

SBY berharap agar DPR yang akan melakukan seleksi selanjutnya tidak melakukan politisasi dari dua nama calon pimpinan KPK itu. SBY mengaku bahwa hasil seleksi Pansel sangat obyektif karena dia melihat panitia seleksi yang bekerja adalah para profesional.

SBY juga membantah adanya intervensi kekuasaan dalam seleksi ini. (baca: SBY Minta Hasil Kerja Pansel KPK Tak Dicurigai)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com