Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Robby Dekat dengan Istana, Apa Alasan Pansel KPK Memilihnya?

Kompas.com - 16/10/2014, 17:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Robby Arya Brata menjadi salah satu dari dua nama yang diajukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain Robby, nama lain yang diajukan adalah Busyro Muqoddas.

Busyro masih menjabat Wakil Ketua KPK yang akan berakhir masa tugasnya pada Desember 2014. Ia telah duduk sebagai pimpinan KPK sejak 2010 lalu.

Sementara Robby selama ini memiliki catatan karier yang cukup lama di Sekretariat Kabinet. Apa alasan Pansel memilih Robby yang memiliki kedekatan dengan Istana?

Juru Bicara Pansel KPK Imam Prasodjo mengatakan, Robby dinilai sudah cukup lama menggeluti hal-hal terkait pencegahan korupsi. Imam menyebutkan, Robby juga baru menulis buku soal pencegahan korupsi.

"Harapannya, kandidat ini bisa jadi pilihan dan usianya relatif muda, 49 tahun, dengan pendidikan memadai dan track record-nya cukup baik," kata dia.

Robby tercatat pernah menjadi analis hukum Komnas HAM, Plt Kabag Han Setkab, Asisten Kepala Unit Kerja Presiden 2008-2010, dosen pascasarjana FH UI, dan terakhir menjadi Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet. Dia meraih gelar doktor di Australia National University pada tahun 2001.

Imam memastikan bahwa pemilihan Robby tanpa intervensi pihak mana pun.

"Saya pastikan bahwa sama sekali, SMS pun tak ada kaitan dengan hal ini. Pak Robby konsisten bukan hanya penilaian kualitatif, tapi juga kuantitatif penilaian paper. Saya kira ini menjadi saksi semua, tidak ada titip dan pesan-pesanan. Saya jamin itu," kata dia.

Anggota Pansel lainnya, Faroukh Muhammad, menilai Robby dan Busyro cukup menonjol dalam proses seleksi beberapa waktu lalu. Saat wawancara, Farouk menilai Robby mampu memberikan jawaban yang meyakinkan.

"Pada saat rapat pansel, hampir tidak ada perbedaan pendapat. Sejak masuk dari enam besar, dia sudah lebih dari yang lain," kata Faroukh.

Selanjutnya, setelah menerima dua nama dari Pansel, Presiden akan menyerahkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan fit and proper test dan memilih satu orang yang akan mengisi posisi yang kosong pada Desember 2014 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com