Ingin Jegal Jokowi, Hashim Disebut Tengah Emosi karena Sudah Keluar Uang Banyak

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik LIPI, Hermawan Sulistyo, menilai, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo hanya emosi saat melontarkan pernyataan yang ingin menjegal presiden terpilih Joko Widodo. Menurut dia, Hashim sakit hati karena dikhianati Jokowi.

"Saya lihat itu faktor emosional. Pak Hashim (pernah) cerita bahwa sudah membiayai cukup banyak pada Pilkada DKI, dalam hal ini Jokowi gitu. Kalau begitu, ini masalahnya karena sudah banyak keluar uang," kata Hermawan di Jakarta, Jumat (10/10/2014).

Hashim, kata dia, merasa bahwa seharusnya Jokowi memiliki utang budi kepada dirinya. Pasalnya, Hashim beranggapan bahwa ialah yang membawa Jokowi untuk maju sebagai gubernur saat Pilkada DKI Jakarta pada 2012 lalu.

"Saya kira faktornya faktor historis karena dia merasa dia yang mengajak Jokowi untuk maju sebagai gubernur DKI," katanya.

Meski begitu, Hermawan memberi catatan bahwa Hashim tidak 100 persen menjadi faktor penyebab Jokowi maju sebagai kandidat calon gubernur saat itu. Menurut dia, ada peran Jusuf Kalla yang juga ikut menarik Jokowi dari Solo untuk maju sebagai gubernur.

"Jadi, waktu Jokowi masih jadi wali kota sudah ada hubungan dengan Pak JK," katanya.

Lebih jauh, ia mengatakan, partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih seharusnya dapat menyikapi pernyataan Hashim itu. Parpol di dalam KMP tidak perlu selalu mengamini pernyataan sikap yang dilontarkan Hashim maupun Prabowo Subianto selaku pimpinan Partai Gerindra.

"Justru ini kan yang dominan sikap Prabowo dan Hashim. Seyogianya itu tidak diterima begitu saja oleh KMP lain, kalau memang mereka mempunyai sikap sendiri," katanya.

Sebelumnya, Hashim mengatakan, ada harga yang harus dibayar oleh presiden terpilih Joko Widodo atas langkahnya "meninggalkan Jakarta" dan mencalonkan diri dalam pilpres yang lalu. Hashim, dalam artikel yang ditayangkan The Wall Street Journal versi online, menganggap langkah Jokowi itu sebagai personal betrayal.

"Ada harga yang harus dibayar," kata Hashim.

Ia menyatakan, Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen akan menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Joko Widodo. Ia mengatakan, Prabowo kini aktif terlibat dalam membangun dan memimpin koalisi di parlemen. Koalisi Merah Putih, lanjut Hashim, memiliki otoritas yang cukup untuk mengawasi pemerintahan Jokowi, termasuk penentuan sejumlah jabatan di pemerintahan dan lembaga, seperti kepala Polri, panglima TNI, hakim agung, dan anggota Mahkamah Konstitusi.

"Prabowo dan para pemimpin partai koalisi akan memimpin sebuah oposisi yang aktif. Kami akan mampu mengontrol agenda legislatif," katanya.