Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penilaian Kabinet Jokowi, Harapan Rakyat

Kompas.com - 10/10/2014, 07:30 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia sebentar lagi resmi dipimpin oleh Presiden baru, yakni Joko Widodo atau Jokowi, bersama Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, hasil Pemilu 2014.

Salah satu hal yang hingga kini banyak menjadi perbicangan adalah mengenai siapa saja yang akan menduduki kursi menteri di kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Jokowi-JK telah mengumumkan postur kabinet pemerintahannya di Rumah Transisi (kepemimpinan nasional) di Jakarta pada Senin (15/9/2014).

Dari 34 kementerian yang ada, Jokowi akan memberikan jatah 16 kursi menteri untuk partai politik dan sisanya dari kalangan profesional.

Rakyat tentu berharap agar kabinet mendatang sesuai dengan kehendak rakyat terhadap perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Stand Up Comedian yang juga aktivis sosial di Twitter, Sammy D. Putra, mengatakan, masyarakat di media sosial memang ramai menunggu pengumuman kabinet. Dia berpendapat agar jangan sampai kabinet yang terbentuk nanti seperti menteri-menteri sebelumnya yang segera mengakiri tugasnya.

Menurutnya, kabinet yang baik adalah yang bersadarkan kompetensi para menterinya.

Sammy menilai langkah Jokowi sudah tepat ketika ada usulan menteri via online. Namun, hal tersebut bisa menjadi bumerang kalau sekadar formalitas.

"Jangan sampai kepercayaan masyarakat dibunuh Jokowi sendiri," kata pemilik akun Twitter @NOTASLIMBOY dengan lebih dari 82.800 followers tersebut.

Menurut Pengamat Politik Yuniarto Wijaya, bagaimana Joko Widodo menyusun struktur kabinet nanti akan menjadi simbolisasi pertamanya sebagai seorang presiden rakyat yang menang karena kekuatan dukungan rakyat dan relawan, bukan hanya partai.

"Jokowi harus mampu menunjukkan bahwa dirinya bukan presiden partai tertentu. Maka pengumuman mengenai kementerian harus menunjukkan bahwa kabinet tersebut kabinet kerja, profesional, ahli, dan bukan transaksional," katanya.

Kalau ini gagal, kata Yuniarto, maka sulit untuk berharap pada kekuatan publik dalam mendukung pemerintahannya lima tahun ke depan.

Mengenai jatah 16 kursi menteri untuk kalangan partai politik, Yuniarto berpendapat bahwa politik akomodatif semacam itu tidak bisa hilang.

"Tapi setidaknya ada dua indikator apakah orang parpol ini profesional atau tidak," katanya.

Pertama, masyarakat dapat mencari informasi lewat internet mengenai rekam jejak orang parpol yang terpilih menjadi menteri dan menilainya sendiri.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com